Sukses

Home
News
Ramadan
Quran
Bisnis
Saham
ShowBiz
Crypto
Foto
Tekno
Cek Fakta
Video
Hot
Jatim
Jateng
Otomotif
Regional
Disabilitas
Global
On Off
Surabaya
Lifestyle
Health
Citizen6
Pilkada
Bola

Omnibus Law

Semua
Artikel
Video
Foto

Apa bahasa Indonesia-nya omnibus law?

6
News
FOTO: Aksi Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta
7
News
FOTO: Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja, Massa Berunjuk Rasa di Patung Kuda

03:25
News
VIDEO Headline: Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law Jadi Usul DPR, Partisipasi Publik?
00:59
News
VIDEO: Buruh Gugat Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi

Advertisement

Advertisement

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Regional13 Mei 2022 08:37

Diusulkan: Bahasa Indonesia Untuk Omnibus Law

Apa bahasa Indonesia-nya omnibus law?

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Politik14 Apr 2022 08:51

Baleg dan Pemerintah Setujui RUU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

RUU PPP sebelumnya menjadi sorotan lantaran dianggap sebagai cara menghalalkan UU Cipta Kerja yang bermasalah.

Ilustrasi Omnibus Law. Liputan6.com/Abdillah

Hot07 Apr 2022 15:45

Omnibus Law Artinya Hukum untuk Semua, Pahami Pengertian dan Manfaatnya

Omnibus Law artinya satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

Massa buruh, mahasiswa dan pelajar berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja sekaligus memperingati Hari Pelajar Internasional yang bertepatan dengan aksi tersebut (merdeka.com/Imam Buhori)

Politik25 Feb 2022 18:39

PSI Ajak Mahasiswa sampai Dosen Kawal Omnibus Law Sektor Pendidikan

PSI mengajak semua mahasiswa, pelajar, guru, dosen, dan seluruh penggiat pendidikan untuk mengawal proses revisi Undang-Undang Sisdiknas.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Ilham Saputra bersama jajaran komisioner mencoblos surat suara sebagai telah diluncurkan Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Senin (14/2/2022). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

News18 Feb 2022 21:45

Geliat Parpol Baru Jelang Pemilu 2024, Optimistis Lolos Verifikasi KPU?

Semua partai politik direncanakan untuk melakukan pendaftaran di KPU RI pada Agustus 2022 untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

Sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju foto bersama Pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020). Rapat tersebut membahas berbagai agenda, salah satunya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/JohanTallo)

Peristiwa13 Feb 2022 12:02

Serikat Buruh Sarbumusi Dukung Omnibus Law Asal Beri Catatan

Organisasi buruh itu memiliki sejumlah catatan terkait kekurangan dalam UU Cipta Kerja yang perlu dibenahi kembali.

News10 Feb 2022 11:45

VIDEO Headline: Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law Jadi Usul DPR, Partisipasi Publik?

Revisi Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dinilai mengakomodasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana nasib partisipas...

Banner Infografis Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law dan Target Perbaiki UU Cipta Kerja (Liputan6.com/Triyasni)

Infografis10 Feb 2022 09:03

Infografis Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law dan Target Perbaiki UU Cipta Kerja

Rapat Paripurna DPR setuju revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan atau UU PPP menjadi usul inisiatif parlemen.

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Rajut10 Feb 2022 00:01

HEADLINE: Revisi UU PPP Jadi Usul DPR, Upaya Loloskan UU Cipta Kerja?

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus, maka harus melibatkan sebanyak-banyaknya partisipasi publik.

Suasana Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Rapat mengesahkan UU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Politik08 Feb 2022 15:18

Ditolak PKS, Rapat Paripurna Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law Jadi Usul DPR

Revisi UU PPP ini tidak sepenuhnya disetujui oleh seluruh fraksi di DPR RI. Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak revisi UU PPP.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man.

Peristiwa08 Feb 2022 10:19

Tolak Revisi UU PPP, PKS Minta Libatkan Partisipasi Publik

Fraksi PKS DPR RI menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Presiden Partai Buruh terpilih, Said Iqbal resmi dilantik dalam kongres keempat Partai Buruh (dok: Partai Buruh)

Peristiwa06 Feb 2022 19:04

Dua Parpol yang Tolak UU Cipta Kerja Dianggap Hanya Lip Service

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengutarakan kekecewaannya terhadap DPR RI karena berpihak kepada UU Cipta Kerja.

Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (10/11/2021). Buruh menuntut pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja dan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur. (merdeka.com/Imam Buhori)

Peristiwa06 Feb 2022 16:41

Revisi UU PPP Dituding sebagai Cara DPR dan Pemerintah Loloskan Kembali UU Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi karpet merah untuk melancarkan pembahasan ulang UU Cipta Kerja.

Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama dengan 10 organisasi rakyat yang terdiri dari unsur buruh, nelayan, perempuan, guru honorer, dan pemuda membangkitkan kembali Partai Buruh. (Dok SPI)

Peristiwa06 Feb 2022 13:44

Tolak UU Cipta Kerja, Massa Partai Buruh Siap Unjuk Rasa di Gedung DPR Senin Besok

Massa Partai Buruh dan sejumlah ormas lainnya bakal menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, 7 Februari 2022 demi menolak pembahasaan UU Cipta Kerja.

Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Peristiwa04 Feb 2022 14:48

Menkumham Pastikan Pemerintah Laksanakan Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Menkumham, Yasonna Laoly, memastikan pemerintah dan DPR RI siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly

Sumatera04 Feb 2022 13:54

Menkumham Yasonna Laoly: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly.

Massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2020). Dalam aksinya massa buruh menuntut dibatalkannya UU No.21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Ekonomi13 Jan 2022 13:15

Buruh Desak UU Cipta Kerja Diubah Jadi UU Kemudahan Investasi

Hasil kongres KSPI memutuskan tetap menolak omnibus law UU cipta kerja.

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Ekonomi21 Des 2021 21:05

Intip Tren Pajak di 2022, Ekonomi Digital Jadi Andalan Penerimaan Negara

APBN masih akan mengandalkan penerimaan pajak, yang salah satunya dari sektor ekonomi digital, industri e-commerce, dan perusahaan luar negeri.

Massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2020). Dalam aksinya massa buruh menuntut dibatalkannya UU No.21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Rajut27 Nov 2021 00:00

HEADLINE: MK Minta UU Cipta Kerja Direvisi, Bukti Buruknya Proses Pembuatan Undang-Undang?

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Namun MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku selama proses perbaikan dengan tenggang waktu maksimal 2 tahun.

Arsjad Rasjid

Ekonomi26 Nov 2021 18:50

UU Cipta Kerja Direvisi, Kadin: Aturan Turunan Tetap Berjalan

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Aksi demonstrasi elemen buruh dan mahasiswa yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Sejumlah tuntutan mereka salah satunya, pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ekonomi26 Nov 2021 16:20

UU Cipta Kerja Diperbaiki, Aturan Soal Upah Otomatis Tak Berlaku?

Aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yakni Undang-Undang nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dipastikan tetap berlaku.

1
2
3
4
5
6
7
8
9