Berita Omnibus Law Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 4

Revisi Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dinilai me...

01:40
TV
VIDEO: Tok! DPR RI Sahkan RUU Kesehatan Omnibus Law Jadi UU Meski Diwarnai Penolakan
08:18
Health
Menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, IDI Lancarkan Aksi Demo

Mahfud Ajak Jaga Stabilitas dan Cegah Pelanggaran Demokrasi
Kiprah Emiten Properti APL di Bandung, Bangun Apartemen hingga Masjid Raya
Telah dibaca 0 kali
Bersiap Hadapi Pilkada Serentak 2024, Megawati Pimpin Konsolidasi PDIP
Telah dibaca 0 kali
Garap Pertanian di Kalteng, Luhut Sebut China Bakal Bikin Indonesia Tak Impor Beras Lagi
Telah dibaca 0 kali
60 Quotes Sahabat Nabi yang Menjadi Khalifah ar Rasyidin, 4 Pemimpin Islam
Telah dibaca 0 kali
Sinopsis Film Dr Cheon and the Lost Talisman di Vidio, Bisakah Dr. Cheon Menyelamatkan Gadis Terkutuk?
Telah dibaca 0 kali
BRI Manajemen Investasi Catatkan Pertumbuhan Dana Kelolaan Reksa Dana 17%
Telah dibaca 0 kali
Hasil BRI Liga 1: Hajar Persikabo, PSIS Masih Jaga Asa ke Championship Series
Telah dibaca 0 kali
Cara Memilih Parfum Wanita, Pertimbangkan Hal Ini
Telah dibaca 0 kali
Sri Mulyani Kantongi Rp 112 Miliar dari Pajak Kripto
Telah dibaca 0 kali
Letak Jantung, Fungsi, dan Cara Kerjanya dalam Memompa Darah ke Seluruh Tubuh
Telah dibaca 0 kali
Honda Luncurkan 2 Mobil Listrik Baru di Beijing
Telah dibaca 0 kali
Bupati Kukar Penuhi Harapan Netizen, Nobar Timnas U-23 di Videotron Hebohkan Tenggarong
Telah dibaca 0 kali
Jepang Blokir Spot Foto Populer Gunung Fuji lantaran Turis Tidak Taat Peraturan
Telah dibaca 0 kali
Gagal Total di Mata Kritikus, Rebel Moon: Part Two Tetap Jadi Film Terpopuler di Netflix
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Revisi Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Revisi ini dinilai mengakomodasi metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu bagaimana nasib partisipas...

Banner Infografis Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law dan Target Perbaiki UU Cipta Kerja (Liputan6.com/Triyasni)

Suasana Rapat Paripurna pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Fraksi Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan, sementara tujuh fraksi lainnya menyetujui RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Suasana Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12/2021). Rapat mengesahkan UU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Dok/Man.

Presiden Partai Buruh terpilih, Said Iqbal resmi dilantik dalam kongres keempat Partai Buruh (dok: Partai Buruh)

Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (10/11/2021). Buruh menuntut pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja dan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur. (merdeka.com/Imam Buhori)

Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama dengan 10 organisasi rakyat yang terdiri dari unsur buruh, nelayan, perempuan, guru honorer, dan pemuda membangkitkan kembali Partai Buruh. (Dok SPI)

Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly

Massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2020). Dalam aksinya massa buruh menuntut dibatalkannya UU No.21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Massa buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/11/2020). Dalam aksinya massa buruh menuntut dibatalkannya UU No.21 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Arsjad Rasjid

Aksi demonstrasi elemen buruh dan mahasiswa yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Sejumlah tuntutan mereka salah satunya, pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (10/11/2021). Buruh menuntut pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja dan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi B. Sukamdani. (Tira/Liputan6.com)

Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (10/11/2021). Buruh menuntut pemerintah untuk mencabut UU Cipta Kerja dan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur. (merdeka.com/Imam Buhori)

Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Massa Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (16/11/2020). GSBI meminta pemerintah mencabut UU Cipta Kerja serta menaikkan upah buruh 2021 sesuai kebutuhan rill buruh dan keluarga. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

1
2
3
4
5
6
7
8
9