Peringatan Mayday dan Alasan Buruh Masih Menolak Omnibus Law

Kemudian, pada poin keempat, aksi buruh juga menyoroti pemberian pesangon yang murah. Said Iqbal menilai aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya berlaku membuat buruh bisa mendapatkan dua kali pesangon saat mengalami pemutusan hubungan kerja. Namun, UU Cipta Kerja hanya mengatur pemberian 0,5 kali pesangon.

Kelima, aturan pesangon tersebut juga dinilai mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Karenanya, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak sistem "easy hiring easy firing" yang diberlakukan yang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.

Keenam, para buruh menuntut pemberlakuan pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, buruh meminta ada pengaturan cuti terutama untuk buruh perempuan terkait cuti haid dan cuti melahirkan. Kedelapan, buruh menyoroti perekrutan tenaga kerja asing imbas dari aturan UU Cipta Kerja. UU ini mengatur tenaga kerja asing boleh bekerja dulu saat administrasinya masih diurus.

Terakhir, para buruh ingin mengembailkan beberapa sanksi pidana yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 namun dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

Menurut Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat MPP, masih ditolaknya UU Ciptaker karena di tengah kondisi ekonomi yang tertekan dengan kenaikan harga sembako dan biaya hidup, buruh merasa bahwa perlindungan yang mereka peroleh semakin mengkhawatirkan.

"UU ini, yang dimaksudkan untuk memudahkan investasi dan efisiensi industri, tampaknya memperburuk kondisi pekerja dengan menetapkan upah minimum yang tidak memadai, terutama di tengah inflasi yang tinggi," sebutnya dalam rilis yang diterima Rabu (1/5/2024).

Dia menambahkan salah satu isu utama yang diangkat adalah konsep 'upah murah' yang diperkenalkan oleh UU ini. UU Cipta Kerja menghapuskan mekanisme penetapan upah yang melibatkan unsur tripartit, yang biasanya lebih menguntungkan pekerja dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Sebaliknya, aturan baru ini memungkinkan penetapan upah yang tidak memenuhi standar kelayakan hidup, membuat pekerja merasa tidak ada peningkatan nyata dalam kesejahteraan mereka," tambah dia.

Selain itu, outsourcing menjadi sorotan karena tidak lagi dibatasi jenis pekerjaannya, yang bisa berarti pekerjaan apapun dapat di-outsourcing. Ini menciptakan ketidakpastian kerja yang besar bagi buruh, yang mungkin harus menghadapi kontrak yang berulang-ulang tanpa harapan menjadi pegawai tetap.

Pun demikian dengan PHK yang dipermudah dan pesangon yang dikurangi menjadi hanya 0,5 kali dari sebelumnya adalah dua perubahan yang sangat mengkhawatirkan. "Praktik 'easy hiring easy firing' ini membuat pekerja merasa tidak ada keamanan dan stabilitas kerja, sementara pengurangan pesangon memperlemah jaring pengaman finansial mereka saat menghadapi pemutusan hubungan kerja," ujarnya.

Menurutnya, kombinasi dari semua faktor ini menunjukkan sebuah gambaran di mana buruh dan pekerja merasa sebagai kelas yang paling menderita di bawah undang-undang baru ini, terutama di saat ekonomi sedang tidak stabil. "Mereka meminta perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan up-to-date untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan hak-hak mereka terlindungi, tidak hanya di atas kertas tapi juga dalam praktik sehari-hari," tegas Achmad.