Nasib Pimpinan DPRD DKI di Tangan Demokrat dan PDIP

Liputan6.com, Jakarta - Dua dari lima partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta sampai saat ini belum menyerahkan nama pimpinan definitif, yaitu PDIP dan Partai Demokrat.

Berdasarkan hasil rapat, pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta memberikan batas waktu bagi lima partai untuk menyerahkan nama pimpinan sampai 9 September. Tenggat waktu kemudian diperpanjang sampai hari ini, Kamis (19/9/2019). 

Tiga partai yaitu PAN, PKS, dan Gerindra telah mengajukan nama pimpinan sejak beberapa waktu lalu.

Namun, jika hari ini PDIP dan Demokrat belum menyerahkan, batas waktu akan diperpanjang. Demikian disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, Pantas Nainggolan.

"Batas waktu besok (hari ini) itu sementara. Masih bisa diperpanjang lagi," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2019.

Pantas yang juga Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan tak ada masalah di internal PDI Perjuangan terkait nama pimpinan ini. Dia memastikan DPP akan mengeluarkan keputusan pada waktu yang tepat.

"Kita punya keyakinan mungkin minggu-minggu ini selesai," ujar dia.

Menurutnya, tak ada dinamika di internal PDI Perjuangan terkait pembahasan pimpinan DPRD DKI Jakarta ini. Ada tiga nama yang digadang-gadang yaitu Prasetyo Edi Marsudi, Gembong Warsono, dan Ida Mahmudah.

"Biasa-biasa saja. Hanya saja di PDI Perjuangan mekanisme ini sudah berjalan, sudah menjadi prosedur tetap. Seluruh pimpinan DPRD se-Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan harus ditetapkan oleh DPP. Bukan DKI doang. Jadi bukan sesuatu yang aneh," pungkas dia.

Sekretaris DPD PDIP, Gembong Warsono menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih menunggu keputusan DPP PDIP. Tiga nama yang diusulkan akan diputuskan DPP. Gembong mengatakan, bisa saja DPP tidak menunjuk tiga nama yang diusulkan.

"Apakah ngambil dari tiga itu, apakah ngambil dari 25 (anggota DPRD DKI Jakarta), itu kewenangan DPP pada prinsipnya," ujar dia.

Lambannya DPP PDIP memutuskan nama pimpinan definitif ini menurutnya karena banyaknya persoalan yang harus diselesaikan DPP, tak hanya pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Gembong juga menegaskan tak ada tarik ulur nama di internal PDIP terkait siapa yang harus duduk di kursi pimpinan.

"Yang diurus bukan Jakarta saja kan, seluruh Indonesia. Karena memang pimpinan dewan baik provinsi maupun kabupaten/kota, semua diputuskan di DPP. Sehingga bukan masalah tarik ulur, masalahnya yang dibahas bukan hanya Jakarta. Soal itu saja," kata Gembong.

Gembong menambahkan, Sekwan telah berkirim surat ke DPD dan DPP PDIP terkait pimpinan definitif ini. Partainya, kata Gembong, pasti akan segera mengeluarkan.

"Pasti partai akan mengeluarkan pada saat yang tepat lah nanti," ujar dia.

Dari tiga nama tersebut, siapapun nanti yang akan ditunjuk, anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta akan menerima dan mendukung sepenuhnya keputusan DPP.

"Kita ini kan terpimpin. Jadi keputusan DPP itu yang terbaik. Prinsipnya kan itu. Keputusan DPP terbaik untuk Jakarta, untuk partai, pertimbangannya untuk Jakarta ini kan banyak," pungkasnya.