Rencana Besar Pemprov Jakarta di Balik Dana Cadangan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan pembentukan Dana Cadangan Daerah sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal Jakarta. Usulan tersebut dibahas dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, dana cadangan merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Dia menilai pembentukan dana cadangan diperlukan untuk memastikan ketersediaan anggaran pembangunan proyek strategis dan prioritas di Jakarta.

“Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” kata Ima.

Dia menyampaikan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di wilayah ibu kota membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Oleh karena itu, kata Ima pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang memadai untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Ia menyebut salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah penerbitan obligasi daerah. Instrumen tersebut dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk membiayai pembangunan infrastruktur Jakarta.

“Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah,” kata Ima.

Namun, lanjut Ima penerbitan obligasi daerah juga membutuhkan perencanaan keuangan untuk memastikan pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya ketika pokok obligasi jatuh tempo.

Atas dasar itu, dana cadangan daerah diusulkan sebagai instrumen untuk menyiapkan anggaran bagi kewajiban tersebut.

Adapun usulan dana cadangan daerah menjadi salah satu dari empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, rapat membahas Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah, Ranperda tentang Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah), serta Ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Daerah.

Dalam rapat, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan rencana penguatan kelembagaan dan permodalan Bank Jakarta. Ia berujar bahwa perubahan nama dari PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta sekaligus penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Jakarta Perseroda merupakan bagian dari penguatan kapasitas bank milik Pemprov DKI.

“Bank DKI merupakan pionir Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang telah beroperasi sejak 11 April 1961. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, dilakukan perubahan nama PT Bank DKI menjadi Bank Jakarta, serta penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT Bank Jakarta Perseroda,” jelas Pramono.

Selain itu, Pemprov DKI juga mengusulkan peningkatan modal dasar Bank Jakarta dari sebelumnya Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun. Adapun modal disetor tercatat sebesar Rp 6,578 triliun.

“Dalam rangka memperkuat kapasitas permodalan dan mendukung pengembangan usaha, modal dasar Bank Jakarta akan ditingkatkan dari sebelumnya Rp 11,5 triliun menjadi Rp 26 triliun, dengan modal disetor sebesar Rp 6,578 triliun,” ujar Pramono.