KPK Tetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Tersangka Suap Proyek BHS

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam (AYA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) atau sistem penanganan bagasi pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).

Selain Andra, KPK juga menjerat staf di PT INTI bernama Taswin Nur (TSW).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Basaria mengatakan, Andra diduga menerima suap SGD 96.700 dari Taswin Nur karena telah mengawal agar proyek BHS ini bisa dikerjakan oleh PT INTI.

"AYA (Andra) diduga menerima uang SGD 96.700 sebagai imbalan atas tindakannya mengawal agar proyek BHS dikerjakan oleh PT INTI," kata Basaria.

Menurut Basaria, nilai pengadaan BHS yang akan dioperasikan oleh PT Angkasa Pura Propertindo (APP) ini senilai Rp 86 miliar. Pengadaan BHS untuk enam bandara di Tanah Air ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II.

Basaria mengatakan, PT APP awalnya berencana melakukan tender pengadaan proyek BHS, namun Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengarahkan agar PT APP menunjuk langsung PT INTI untuk menggarap proyek tersebut.

"Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang atau jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten," kata Basaria.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Uang sekitar 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura disita petugas KPK dalam operasi tangkap tangan hari Rabu (31/7) malam di Jakarta.

2 dari 2 halaman

Pasal yang Dikenakan

KPK Tunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Kudus — Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan memberi keterangan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus, Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK menetapkan tiga tersangka, termasuk Bupati Kudus, M Tamzil. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Atas perbuatannya, Andra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Taswin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Angkasa Pura II
Perusahaan
PT Angkasa Pura II atau AP II adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan bandar udara di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Angkasa Pura II
PT Angkasa Pura II
Baggage Handling System