Berita Baggage Handling System Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 18 Oktober hingga 6 November 2019 di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Apple Tambah Komponen Buatan Tiongkok untuk Rantai Pasokan iPhone
Sering Terbawa Perasaan, Ini 4 Zodiak yang Gampang Dibodohi Urusan Cinta
Telah dibaca 0 kali
Viral Tes Kesetiaan Menggunakan Google Form, Berikut Cara Buatnya
Telah dibaca 0 kali
Menko Airlangga: Program Kartu Prakerja Gerakkan Ekonomi Digital Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Punya Mobil Listrik Baru? Coba Lindungi Pakai Produk Ini
Telah dibaca 0 kali
Aldi Taher Percayakan Istri Cari Nama untuk Calon Anak Keempat, Sempat Terpikir Dinamai Munaroh
Telah dibaca 0 kali
Deretan Hoaks Seputar Iran, Simak Daftarnya
Telah dibaca 0 kali
Viral Video Bocah SMP di Makassar Dikeroyok 5 Orang, Ditendang hingga Terpental
Telah dibaca 0 kali
780 Nama Bayi Perempuan Islami 3 Kata Awalan A Sampai Z yang Punya Makna Baik
Telah dibaca 0 kali
Temui Surya Paloh, Cak Imin Tak Didampingi Anies Baswedan
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Datangi DPP PKB, Anies Sebut Belum Bahas Langkah Politik ke Depan
Telah dibaca 0 kali
Otorita IKN Target Jajaki Investasi Baru di Hannover Messe 2024
Telah dibaca 0 kali
4 Pernyataan Muhaimin Iskandar Usai Putusan MK Tolak Gugatan Anies-Cak Imin Terkait Sengketa Pilpres 2024
Telah dibaca 0 kali
Bystander Effect Adalah Fenomena Sosial, Simak Latar Belakang dan Penyebabnya
Telah dibaca 0 kali
Potret Arumi Bachsin Saat Hadiri Acara HKG PKK ke-52, Tampil Cantik dan Berwibawa
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara berada di ruang tunggu KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Darman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan baggage handling system (BHS) di 6 bandara. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan TPPU di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/5). KPK menjerat korporasi dengan sangkaan TPPU berkaitan dengan kasus yang menimpa Bupati Kebumen Mohamad Yahya Fuad. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

ilustrasi KPK