Sukses

SBY: Bagi Partai Demokrat, Cawapres Bukan Harga Mati

SBY mengakui setiap partai politik ingin agar salah satu kadernya menjadi capres atau cawapres.

 

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyatakan partainya terbuka untuk membangun koalisi dengan Partai Gerindra di Pilpres 2019. Dia membantah telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung menjadi cawapres, sebagai syarat Demokrat mau berkoalisi.

"Bagi Partai Demokrat, cawapres bukan harga mati. Yang penting kalau kita berkoalisi, pasangan capres-cawapres yang paling tepat dan baik, yang rakyat yakin bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik," tegas SBY usai bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (24/7/2018).

SBY mengakui setiap partai politik ingin agar salah satu kadernya menjadi capres atau cawapres. Namun, dia memastikan Partai Demokrat tidak bersikeras kadernya wajib menjadi cawpres.

"Saya ulangi statement saya, setiap parpol tentu menginginkan kadernya, salah satu kadernya jadi capres atau cawapres. Saya kira logika demikian juga Partai Demokrat," katanya.

Hal yang sama juga dikatakan Prabowo Subianto. Dia mengatakan SBY tidak memberikan harga mati bahwa putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus menjadi cawapres. SBY hanya meminta agar mencari calon yang terbaik.

"Apakah Pak SBY memberi suatu permintaan harga mati bagi AHY? Saya katakan di sini secara tegas, Pak SBY tidak meminta AHY sebagai cawapres sebagai harga mati," jelas Prabowo.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pertemuan Tertutup

Pertemuan SBY-Prabowo berlangsung secara tertutup di kediaman SBY. Dalam pertemuan itu, SBY mengajak sang putra, AHY berbincang dengan Prabowo.

Ada lima isu nasional yang dibahas dalam pertemuan SBY dengan Prabowo mulai dari masalah ekonomi hingga hukum. Kedua tokoh itu sepakat untuk menangkal berita hoax atau bohong.

"Kita sungguh berharap implementasi konstitusi dan UU Ketatanegaraan yang benar dalam kehidupan kita, juga pentingnya check and balances antarnegara, termasuk independensi antarnegara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, termasuk kebebabasan pers, netralitas pemilu," terang Presiden ke-6 RI itu.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.