KPK Harap Komitmen Panglima TNI Tuntaskan Kasus Korupsi Heli AW-101

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland (AW) 101 milik TNI AU. KPK berharap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memiliki komitmen untuk mendukung penuntasan kasus ini.

KPK menilai dukungan Panglima TNI ini diperlukan, sebab kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 merupakan perkara lintas yuridiksi antara sipil dan militer. Karena itu, diperlukan komitmen yang sama kuat antara KPK, Panglima TNI, dan BPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

"Kami juga berharap agar komitmen bersama antara KPK dan Panglima TNI serta jajaran tetap kuat untuk pemberantasan korupsi, termasuk penyelesaian kasus ini. Mengingat penyidikan sudah dilakukan sejak 2017," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (7/5/2018).

Dalam penyidikan kasus ini, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap empat perwira TNI AU di Kantor POM TNI pada hari ini. Namun, empat saksi tersebut tidak memenuhi panggilan.

"Penyidik membutuhkan keterangan para saksi untuk kebutuhan pembuktian. Besok masih direncanakan agenda pemeriksaan saksi lain," kata Febri.

Untuk menuntaskan penyidikan kasus ini, KPK terus berkoordinasi dengan pihak POM TNI. Saat ini, kata Febri, pihak KPK dan POM TNI tengah menunggu hasil akhir dari audit keuangan negara yang hingga saat ini belum rampung.