Komisi I: Jangan Kaitkan Isu Politik di Pergantian Panglima TNI

Serah terima jabatan Panglima TNI — Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Sabtu (9/12). Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari TNI AU. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi resmi melantik Marsekal Hadi Tjanjanto menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, setelah disetujui Komisi I DPR melalui fit and proper test.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta, pergantian Panglima TNI tak dikaitkan dengan isu politik, yakni Pilkada serantak 2108 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

“Jadi memang inilah bedanya setelah era Orde Baru. rotasi matra panglima ditubuh militer itu hal biasa, tidak perlu pergantian panglima ini dikaitkan dengan hal-hal politik,” kata Bobby dalam diskusi ‘Panglima di Era Politik’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12/2017).

Politikus Partai Golkar ini mengakui, tantangan dilantiknya Marsekal Hadi menjadi Panglima TNI memang bertepatan dengan tahun politik. Namun, justru hal tersebut jadi ajang menunjukkan sosoknya dalam hal profesionalitas TNI untuk tidak memasuki ranah politik praktis, khususnya pemerintah.

“Memang Jelang pilkada dan pemilu memang harus disikapi dengan serius dari kemungkinan adanya persoalan dan tantangan di depan. Ini perlu di sikapi teknis dan profesionalitas tni sehingga tni jangan sampai berpolitik,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Sudah Tepat

Sementara, analis militer Connie Rahakundini Bakrie menilai, pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi sudah tepat, melihat Jenderal Gatot akan pensiun pada Maret 2018. Terlebih, proses fit and proper test Marsekal Hadi di Komisi I DPR berjalan lancar dan cepat.

“Kalau ditunda sampai Maret dan tidak berjalan lancar, maka bisa saja tidak selancar saat ini. Saya melihatnya cepatnya ada di komisi I. Coba kalau diperhatikan sebelumya pasti ada kontra-kontra perbedaan pendapat dengan proses pemilihan panglima. Jadi berarti ada suatu kesamaan diantara masyarakat sipil,” beber Conne dalam kesempatan yang sama.

saksikan vidio pilihan di bawah ini: