DPR Setuju Arief Hidayat Jadi Hakim Konstitusi Lagi

Hakim Mahkamah Konsitusi (MK), Arief Hidayat — Ekspresi calon hakim MK, Arief Hidayat selama uji kelayakan dan kepatutan Hakim MK di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12). Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Rapat paripurna DPR menyetujui Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi. Persetujuan ini setelah pelaporan uji kelayakan hakim konstitusi dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan.

Trimedya mengatakan, dengan disahkannya di rapat paripurna, selanjutnya Arief Hidayat akan ditetapkan menjadi hakim konstitusi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi hakim konstitusi masa jabatan 2018-2023," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).

Usai pembacaan laporan itu, pemimpin rapat paripurna yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan persetujuannya.

Sebelumnya, saat Komisi III DPR melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada Arief Hidayat, sembilan dari 10 fraksi menyetujui keputusan itu. Sedangkan, Fraksi Gerindra tidak memberikan pendapatnya atas uji kelayakan yang dilalui oleh Arief Hidayat.

2 dari 2 halaman

Dewan Etik

Dewan Etik Mahkamah Konstitusi telah memeriksa Ketua MK Arief Hidayat. Pemeriksaan itu terkait dugaan lobi yang dilakukan Arief pada anggota DPR agar bisa terpilih kembali menjadi hakim konstitusi.

"Tadi pagi, kira-kira satu jam, Prof Arief bertemu Dewan Etik untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan," ucap juru bicara MK Fajar Laksono kepada Liputan6.com, Kamis (7/12/2017).

Dia menuturkan, usai diperiksa Arief kembali beraktivitas seperti biasa. Ia kembali bersidang. "Sekarang sudah selesai. Hakim termasuk Prof Arief akan sidang pleno pengujian UU," jelas Fajar.

Fajar enggan membeberkan hasil pemeriksaan terhadap Arief. Menurut dia hal itu bukan kewenangannya. "Ya ada, tapi itu kewenangan Dewan Etik," pungkas Fajar.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gaya Ganjar-Mahfud Hadiri Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024

Massa pendukung Prabowo-Gibran saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri ke kanan) saat menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Arief Hidayat
Mahkamah Konstitusi