Di Balik Pertemuan ‘Komandan’ DPR dan Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Sudirman Said melaporkan politikus Senayan berinisial SN ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan itu atas dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang berujung pada permintaan saham.

Sudirman Said membawa bukti rekaman percakapan SN dengan beberapa orang yang diduga merupakan seorang pengusaha, R dan salah satu petinggi PT Freeport di Indonesia, MS.

Politikus pencatut nama Jokowi yang disebut Ruhut Sitompul sebagai 'komandan' dan berinisial SN dikait-kaitkan dengan Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam surat laporan yang beredar, disebut nama Ketua DPR Setya Novanto, yang diduga mencatut nama Jokowi dan JK untuk perpanjangan kontrak perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.

Selain surat pelaporan, juga tersebar transkrip rekaman percakapan SN dengan bos Freeport, serta seorang pengusaha berinisial R. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Junimart Girsang Junimart, transkrip itu bukan dari pihaknya.

"Sepanjang itu enggak bocor dari MKD. Itu hak Pak Sudirman Said untuk memberikan ke siapa saja. Pak Sudirman punya hak untuk memberikan asal dia tanggung jawab," kata Junimart di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 November 2015.

Dia menegaskan tidak ada kepentingan politik dalam menanggapi pengaduan Sudirman Said. Pihaknya akan fokus pelanggaran etika.

Berikut cuplikan transkrip pembicaraan yang beredar tersebut:

SN: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 % itu 10 % dibayar pakai deviden.... Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi....Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan...Nah sekarang kita tahu kondisinya...Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.

Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.

R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif. MS: Tapi saya yakin Pak, Freeport pasti jalan.

SN: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.

MS: Terima kasih waktunya pak.

Ketua DPR Setya Novanto bereaksi setelah inisial SN disangkutpautkan dengannya. Dia menyatakan, tidak pernah mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"Yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya (dikatakan) membawa atau mencatut nama presiden. Tapi yang jelas bahwa Presiden, Wapres adalah simbol negara yang harus kita hormati dan juga harus kita lindungi," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 17 November 2015.

Pria yang akrab disapa Setnov ini mengatakan, dia tidak pernah bertemu secara khusus dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Oleh karena itu, dia meminta kepada publik menanyakan langsung kepada Sudirman Said terkait politisi Senayan berinisial SN tersebut.

"Silakan tanya Pak Sudirman, saya tidak pernah ketemu Pak Sudirman secara khusus dan masalah yang berkaitan dengan ini," ujar dia.

Bertemu Freeport

Setya Novanto mengaku pernah bertemu dengan perwakilan pejabat P‎T Freeport Indonesia. Dia mengatakan, selalu menyampaikan apa yang pernah ia bicarakan dengan Presiden
Jokowi.

"Saya pernah kedatangan beliau (PT Freeport Indonesia) dan saya harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan Presiden kepada saya," kata Setnov di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 17 November 2015.

Menurut dia, hal yang disampaikannya terkait dengan masalah bagi hasil dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Freeport kepada masyarakat Papua.

"Apa yang jadi kepentingan rakyat, tentu ini menjadi hal yang harus saya sampaikan.‎ Apalagi Presiden dan Wapres sangat perhatian khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil dan CSR yang khusus untuk kepentingan rakyat dan khusus rakyat Papua," ujar Setnov.

"Jika saya membawa nama beliau, yang bersangkutan (Presiden dan Wapres)‎, tentu saya harus berhati-hati," sambung dia.

Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, sebagai Pimpinan DPR, dia tidak mungkin meminta 'jatah' saham yang disebut-sebut akan dibagikan ke para petinggi negara dalam negosiasi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia.

Wakil‎ Ketua DPR Fadli Zon yakin kalau Setya Novanto tidak mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia‎, bahkan hingga meminta 'jatah'.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kaget dan heran mendengar kabar terdapat rekaman percakapan antara pimpinan DPR berinisial SN dengan Direktur PT Freeport Indonesia.

"Saya belum dengar rekamannya, yang jelas saya kaget. Kok bisa ada perusahaan asing merekam pimpinan lembaga negara di Indonesia lalu dibocorkan menjadi opini publik, dan bekerja sama dengan seorang menteri untuk menggunakan data itu," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Selasa 17 November 2015.

Dia juga mempertanyakan, siapa sebetulnya yang merekam dan menyampaikan rekaman itu kepada Menteri ESDM. Namun Fahri menegaskan, meskipun telah beredar transkrip percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR dengan Direktur Freeport, tapi hal itu tidak bisa dijadikan dasar pembenaran.

Dia menyayangkan langkah Freeport yang membuka percakapan di ruang tertutup ini, kemudian menjadikan DPR sasaran tembak.

"Percakapan itu tidak terjadi di kantor Freeport maupun di DPR," tandas Fahri.

Dia mengungkapkan, dari awal masa kepemimpinannya di DPR, banyak jajaran direksi Freeport yang ingin bertemu. Karena itu, Fahri menduga, yang aktif dalam urusan perpanjangan kontrak karya adalah Freeport.

Dia menegaskan, melihat nuansa nasional saat ini, sepertinya perpanjangan kontrak Freeport tidak akan dilakukan.