Tanggapan Wakil Ketua KPK Disebut Tak Netral Tangani Kasus Akil

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto dituding tidak netral dalam menangani kasus yang menjerat Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang terkait suap pilkada ke mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Bonaran menyebut Bambang tak netral dalam mengusut perkara dugaan suap pengurusan gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang. Hal itu karena Bambang pernah menjadi pengacara Dina Riana Samosir atau rivalnya dalam Pilkada Tapanuli Tengah.

Menanggapi hal itu, Bambang menegaskan bahwa tudingan itu tidak benar. "Saya tidak pernah ada kasus dengan Bonaran dalam konteks pidana. Kalau kasus sengketa Pemilukada di MK dipastikan itu berkaitan dengan kantor lawyer bukan BW (Bambang Widjojanto) sebagai pribadi sendiri," ujar Bambang melalui pesan singkatnya di Jakarta, Senin (6/10/2014).

Bambang juga menjelaskan bahwa penetapan Bonaran sebagai tersangka oleh KPK bukan keputusan pribadinya. Melainkan berdasarkan beberapa kali gelar perkara atau ekspose oleh penyidik KPK yang akhirnya menemukan 2 alat bukti keterlibatan Bonaran.

"Forum ekspose adalah forum yang menentukan suatu pihak layak dinyatakan sebagai tersangka dan kasus itu layak dinaikan ketahap selanjutnya atau tidak. Itu tidak ditentukan oleh seorang BW," tandasnya.

Tak hanya itu, Bambang juga menyebut kasus Bonaran ini sama seperti perkara Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih dan Walikota Palembang Romi Herton yang juga sudah dituntaskan KPK.

"Kasus yang menyangkut Bonaran sama dengan kasus yang menyakut Hamith Bintih, Romi Herton, dan calon Bupati Lebak yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka," pungkas Bambang Widjojanto. (Mut)