Syarat Vaksinasi COVID-19 untuk Perjalanan Internasional Dikritik Munculkan Diskriminasi

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) juga telah menyerukan strategi pengujian global untuk menerapkan karantina dan memulai kembali perjalanan internasional. Minggu lalu, maskapai penerbangan terbesar Amerika melobi Gedung Putih untuk memberlakukan strategi itu di Amerika Serikat.

Dalam pernyataan pada Jumat, 8 Januari 2021 di laman resminya, WTTC menyerukan pengujian untuk menerapkan karantina di seluruh dunia, dan mengatakan pendiriannya "mendukung langkah-langkah yang dirancang guna mengekang penyebaran COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat. Tapi, menyerukan tak perlu adanya penghapusan total karantina."

Ketua Jaringan Respon dan Peringatan Wabah Global WHO, Dale Fisher, mengatakan bahwa herd immunity secara global tak mungkin terjadi pada 2021, bahkan jika beberapa negara mungkin mencapainya.

"Kita tahu kita perlu mendapat kekebalan kelompok dan membutuhkannya di sebagian besar negara. Jadi, kita tak akan melihatnya di tahun 2021. Mungkin ada beberapa negara yang mencapainya, tapi bahkan itu tak akan membuat 'normal,' terutama dalam hal kontrol perbatasan," kata Fisher.

Di samping itu, distribusi vaksin COVID-19 dan program vaksinasi yang berbeda bagi tiap negara juga jadi faktor lain kemungkinan munculnya diskriminasi. "Yang pertama kali mendapat suntikan, termasuk orangtua dan kelompok rentan, adalah orang terakhir yang akan bepergian," kata Guevara, menurut laporan South China Morning Post.

Sebagai gantinya, berbicara di sebuah acara yang diselenggarakan Common Trust Network, organisasi nirlaba Swiss, yang didukung World Economic Forum, Desember lalu, Guevara mengumumkan peluncuran sistem kesehatan digital yang disebut CommonPass.

"Paspor COVID-19" ini dirancang guna mengesahkan hasil tes untuk meminimalkan risiko penipuan, mengingat standar setiap negara bisa saja berbeda dalam menerima kunjungan pendatang, termasuk pelancong internasional.