KJRI Jeddah: Visa Mujamalah Kebijakan Kerajaan Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta - Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Eko Hartono mengatakan, ada kebijakan Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan visa mujamalah atau biasa disebut furoda. Kebijakan ini berlangsung sudah lama.

"Prinsipnya ini diskresi pihak Saudi memberikan visa undangan dari pihak kerajaan kepada siapapun juga pihak-pihak warga negara asing yang dianggap perlu untuk tingkat hubungan antara pemerintah Saudi dan pemerintah setempat, termasuk Indonesia," kata dia, Selasa (5/7/2022).

Dia menerangkan, siapa yang dipilih untuk mendapat visa ini berdasarkan rekomendasi dari Kedutaan Besar Arab Saudi di masing-masing negara. Misalnya, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta akan menentukan siapa yang akan diberikan visa ini.

Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri sama sekali tidak punya akses siapa yang diberikan visa mujamalah undangan raja ini.

"Tapi oleh Kemenag kita, diminta para travel yang mengatur perjalanan dengan visa mujamalah untuk melapor ke Kemenag. Kalau tidak lapor, Kemenag tidak tahu. Termasuk dalam kasus kemarin, Al Fatih (travel yang membawa 46 jemaah furoda) tidak pernah melaporkan jemaah yang mereka bawa ke Kemenag, jadi mereka tidak tahu. Itu prinsipnya visa mujamalah," jelas Eko. 

Eko menjelaskan, pihak Kerajaan Arab Saudi memberikan kuota pada para emir, lalu para emir ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Saudi, dan Kemlu Saudi akan memberikan arahan pada kedutaan besar di negara masing-masing. Misalnya di Indonesia, diberikan sekian visa lalu koordinasi siapa yang akan diberikan.

"Itu kewenangan Saudi. Kemlu Indonesia maupun Kemenag tidak tahu," jelas dia.