6 Fakta Terkait Unggahan BEM UI Sebut Jokowi The King of Lip Service

Fathan Mubina selaku Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI menyebutkan jika pihaknya memang sengaja mengunggah konten tersebut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap Presiden Jokowi, karena dianggap banyak pernyataan yang tidak sesuai dengan realita.

"Di pemberitaan yang ada di media, apa yang dinyatakan (Jokowi) itu tidak sesuai dengan realisasinya dan cenderung menunjukkan tidak adanya keseriusan gitu dalam merealisasikan pernyataan tersebut, jadi berangkat dari keresahan itu," ujarnya seperti yang dikutip Liputan6.com dari Merdeka.com, Senin (28/6/2021).

Tak hanya itu saja, ia juga memberikan contoh mengenai adanya wacana revisi UU ITE yang justru direalisasikan dengan menerbitkan buku pedoman serta adanya tambahan pasal baru.

"Terkait TWK (pegawai KPK), yang seharusnya tidak menjadi dasar pemecatan, namun terdapat 20 orang lebih yang akan dipecat. Jadi ini sebagai kritik seharusnya presiden tegas dengan pernyataannya," ungkapnya.

Fathan juga menyebutkan jika konten tersebut dibuat bukan untuk memojokkan atau menyikapi isu tertentu. Akan tetapi hal tersebut dilakukan untuk mereview kembali soal sikap Presiden Jokowi dalam berbagai isu dan berita yang beredar.

”Jadi untuk postingan konsepnya gitu. Kemudian soal viralnya, mungkin ini juga hal yang sudah ada, polanya begitu dari dulu, kalau kita menyinggung pihak tertentu, publik itu kadang tidak bisa membedakan antara personal dan tanggung jawabnya. Kita tidak memojokkan Pak Jokowi sebagai satu orang, sebagai personalnya, tapi lebih ke tanggung jawabnya sebagai Presiden,"paparnya.

Fathan Mubina menyebutkan jika dirinya tidak berharap unggahan tersebut viral di media sosial. Meski begitu dirinya menyambut baik jika masyarakat dapat menaruh perhatian atas isu-isu yang beredar. Ia juga mengungkapkan jika terdapat visual yang mungkin tidak bisa diterima oleh beberapa golongan. Namun, Fathan menekankan jika arah dari konten tersebut supaya presiden lebih bisa menyikapi berbagai permasalahan yang diberitakan dan beredar di media.

"Jadi tanggapannya sebenarnya ini baik untuk sekiranya menjadi perhatian masyarakat, karena kita tuh sudah banyak ekskalasi isu, dengan berbagai macam yang substantif pun tidak dihiraukan, dan tanggapannya tidak terlalu baik, maksudnya tidak dikonsumsi dengan baiklah oleh publik," Ujar Fathan Mubina.

Buntut dari unggahan konten yang menebut jika Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service membuat Direktorat Kemahasiswaan UI memanggi beberapa pengurus BEM pada Minggu (27/6/2021) sore. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia.

"Itulah yang jadi pertimbangan UI dalam hal ini memanggil mereka dari Ditmawa UI untuk bertemu tadi sore, dan dihadiri sesuai dengan yang ada di undangan. Saya sendiri belum dapat keputusan dari hasil pertemuan tadi sore. Hasil dari pertemuan tersebut nanti akan kami sampaikan," ujar Amelita Lusia seperti yang dikutip Liputan6.com dari Merdeka.com, Senin (28/6/2021).

10 orang pengurus BEM UI pun resmi dipanggil oleh pihak rekotrat termasuk Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra. Para pengurus BEM dipanggil untuk menjelaskan maksud dan tujuan poster yang diunggah pada akun Instagram resmi BEM UI. Meskipun memahami jika para mahasiswa ingin kritis dan menyampaikan aspirasi, Amelita mengharapkan penyampaiannya tidak melanggar peraturan.

Kalau dari pihak kami ya mengingat bahwa yang mereka sampaikan lewat meme itu poinnya adalah kalau mahasiswa ini mau kritis, ada sesuatu yang mereka tanggapi, kan kebebasan berpendapat, dan menyampaikan aspirasi itu kan memang memungkinkan untuk hal itu. Tapi yang kita harapkan ketika menyampaikan hal tersebut tidak melanggar peraturan, tidak ada koridor hukum yang dilanggar," ujarnya.

Bahkan, saat tulisan ini buat unggahan terkait Presiden Jokowi yang disebut sebagai The King of Lip Service pun telah hilang dari akun resmi Instagram BEM UI.

Adanya unggahan konten dalam akun Instagram BEM UI yang menjadi viral di berbagai media sosial ini pun mendapat tanggapan dari pihak Istana.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memilih enggan menanggapi lebih jauh soal kritikan tersebut. Ia menyebutkan jika aktivitas mahasiswa merupakan tanggung jawan pihak kampus.

"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab Pimpinan Universitas Indonesia," ujarnya seperti yang dikutip Liputan6.com dari Merdeka.com, Senin (28/6/2021).

Lain halnya dengan Donny Gahral selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden. Ia menyebut jika kritikan dari BEM UI menjadi salahs atu bentuk ekspresi dan berpendapat. Namun, ia menyebutkan jika sebuah kritikan harus berdasar pada data serta fakta yang ada.

"Itu ekspresi dari adik-adik mahasiswa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data-data kita berdiskusi," ujar Donny Gahral.

Ia juga menegaskan jika pemerintah tidak anti kritik. Asalkan kritikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.