Wali Kota Jepang Ukir Sejarah Lewat Cuti Melahirkan

Liputan6.com, Tokyo - Wali Kota termuda Jepang yang terpilih melalui pemilu kembali mencetak sejarah. Kali ini, Shoko Kawata memilih mengambil cuti melahirkan untuk menyambut kelahiran anak pertamanya, sebuah langkah yang memicu perdebatan nasional mengenai hak cuti bagi pejabat publik perempuan sekaligus menyoroti tantangan kesetaraan gender di negara tersebut.

Kawata, Wali Kota Yawata di Prefektur Kyoto yang berusia 35 tahun, mengumumkan akan mengambil cuti menjelang kelahiran anaknya. Keputusan itu menempatkannya di garis depan perdebatan mengenai sistem politik dan ketenagakerjaan Jepang yang selama ini masih didominasi perspektif patriarkal.

Terpilih pada 2023, Kawata dijadwalkan melahirkan pada pertengahan September. Ia akan mengambil cuti selama 16 pekan, yakni delapan pekan sebelum dan delapan pekan setelah persalinan.

Langkah tersebut diyakini menjadi yang pertama dilakukan oleh seorang wali kota aktif di Jepang.

Meski hak cuti melahirkan tersedia bagi pegawai negeri, hingga kini belum ada kerangka hukum yang secara khusus menjamin cuti bagi pejabat publik hasil pemilihan.

Kawata berharap langkah yang diambilnya dapat menjadi "katalis untuk mengubah sistem" di tengah upaya Jepang menghadapi penurunan angka kelahiran dan kesenjangan gender yang masih terlihat dalam dunia politik. Jepang baru memiliki perdana menteri perempuan pertamanya pada tahun lalu. Sementara itu, perempuan masih menempati kurang dari 15 persen kursi di Majelis Rendah Jepang, menurut data IPU Parline yang memantau statistik parlemen di berbagai negara.

"Melalui langkah ini, saya berharap para pekerja, pemilik usaha, manajer, dan semua pihak dapat menerima bahwa peristiwa penting dalam kehidupan seperti melahirkan dan membesarkan anak dapat dijalani tanpa harus mengorbankan pekerjaan," tutur Kawata kepada CNN.

Selama masa cutinya, Kawata berencana menunjuk seorang wakil untuk menjalankan tugas pemerintahan. Ia memimpin Kota Yawata yang berpenduduk hampir 70 ribu jiwa dan berada sekitar 460 kilometer di barat daya Tokyo. Meski demikian, ia mengaku tetap akan memeriksa surat elektroniknya secara berkala sambil merawat bayinya di rumah.

Rencana cuti melahirkan Kawata sempat menuai kritik di media sosial Jepang. Sejumlah warganet menilai absennya seorang pejabat publik dari tempat kerja merupakan pemborosan uang pajak.

Namun, Kawata mengatakan respons yang diterimanya secara langsung justru sangat positif.

"Banyak yang mengatakan saya sebaiknya mengambil cuti. Staf di kantor pemerintahan maupun masyarakat mendukung keputusan saya untuk beristirahat," ujarnya.

Sawako Shirahase, profesor sosiologi di Universitas Tokyo, menilai banyak pandangan masyarakat Jepang terhadap pemerintahan masih berakar pada asumsi lama yang tidak lagi sejalan dengan kebutuhan perempuan modern di dunia kerja.

"Kerangka hukum yang ada memang tidak dirancang dengan asumsi bahwa wali kota atau pimpinan lembaga publik akan mengambil cuti melahirkan," bebernya kepada CNN. "Namun, pada saat yang sama tidak ada yang bisa melarang seseorang mengambil cuti tersebut. Karena itu, situasinya berada di wilayah yang cukup abu-abu."

Shirahase berharap para pemimpin Jepang di masa depan dapat menjadikan Kawata sebagai contoh dalam membangun budaya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, baik di sektor publik maupun swasta.

Stefanie Schwarte, peneliti di Japan Center, Ludwig-Maximilians-Universität, mengatakan Jepang memang bergerak lambat dalam isu kesetaraan gender. Namun, semakin banyak perempuan yang berhasil mendobrak norma tradisional dalam politik.

Menurut Schwarte, jumlah wali kota perempuan di Jepang meningkat dari sekitar 50 menjadi hampir 80 orang dalam lima tahun terakhir. Hingga awal 2026, jumlah tersebut masih merupakan bagian kecil dari lebih dari 1.700 pemerintah daerah di negara itu. 

"Kita juga melihat semakin banyak wali kota perempuan yang terpilih kembali untuk masa jabatan kedua, ketiga, bahkan keempat," ujarnya.

Menurut Schwarte, para pemimpin perempuan tersebut menjadi teladan bagi generasi berikutnya bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas dengan baik.

Perdebatan mengenai cuti melahirkan Wali Kota Yawata juga muncul di tengah perjuangan panjang pemerintah Jepang menghadapi penurunan angka kelahiran.

Pada 2025, Jepang mencatat 671.236 kelahiran dari warga negara Jepang. Angka tersebut menjadi rekor terendah baru sekaligus menandai tahun kesepuluh berturut-turut penurunan angka kelahiran.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jepang mempercepat berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah kelahiran seiring semakin jelasnya krisis demografi yang dihadapi negara itu. Berbagai kebijakan telah diperkenalkan, mulai dari subsidi persalinan dan perumahan hingga dorongan agar lebih banyak ayah mengambil cuti pengasuhan anak.

Meski demikian, banyak pakar menilai merosotnya angka kelahiran di Jepang tidak bisa dilepaskan dari budaya kerja berlebihan yang telah lama mengakar serta meningkatnya biaya hidup.

Banyak generasi muda usia produktif memilih memprioritaskan karier dibanding membangun keluarga. Di berbagai sektor, pekerja masih menghadapi jam kerja panjang dan tekanan tinggi dari atasan. Dalam kasus ekstrem, kondisi tersebut bahkan melahirkan fenomena "karoshi" atau kematian akibat kerja berlebihan, istilah yang digunakan untuk kasus gangguan jantung maupun otak yang dipicu tekanan pekerjaan.

Kawata menilai perubahan memang masih berlangsung lambat karena lingkungan kerja dan sistem pemerintahan Jepang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan yang ingin memiliki anak sekaligus membangun karier.

Data Bank Dunia menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja Jepang berada di kisaran 56 persen, sementara partisipasi laki-laki mencapai sekitar 72 persen.

"Jika mereka ingin memiliki anak, mereka harus mengorbankan karier. Sebaliknya, jika ingin mengejar karier, mereka harus mengorbankan kesempatan memiliki anak," kata Kawata.

Menurutnya, perempuan tidak seharusnya dipaksa menghadapi pilihan yang saling meniadakan tersebut.

"Kami terus berupaya memperbaiki situasi ini sedikit demi sedikit. Saya percaya kami sedang bergerak menuju sistem yang mampu mewujudkan kesetaraan gender secara lebih nyata," imbuhnya.