DPR Filipina Sahkan Pemakzulan Wapres Sara Duterte, Ini 4 Pasalnya

Liputan6.com, Manila - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina pada Senin (11/5/2026) memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan korupsi dan pelanggaran konstitusi. Keputusan ini menjadikannya wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan dua kali.

Kasus tersebut selanjutnya akan dibawa ke Senat untuk menjalani persidangan yang berpotensi menghancurkan ambisinya dalam pemilihan presiden mendatang.

Sebanyak 257 anggota parlemen memberikan suara mendukung pemakzulan Sara. Sementara itu, 25 anggota menolak dan sembilan lainnya abstain.

"Pasal-pasal pemakzulan yang ada di hadapan kita … bukan sekadar dokumen politik. Ini mencerminkan pertanyaan besar yang sedang mengusik rakyat Filipina," kata anggota DPR dari Batangas, Gerville Luistro, yang memimpin panel kongres yang membahas tuduhan terhadap Sara, saat menyampaikan pidato untuk mendukung pengesahan pasal-pasal pemakzulan di sidang pleno seperti dikutip dari laporan Inquirer.

"Jenis kepemimpinan seperti apa yang benar-benar layak bagi bangsa kita?" tanyanya. "Yang dipertaruhkan di sini adalah kepercayaan rakyat Filipina dan stabilitas republik kita."

Dokumen setebal 93 halaman yang memuat pasal-pasal pemakzulan menyebut Sara secara sengaja melemahkan sistem akuntabilitas dan mencederai sumpah pejabat publik untuk menegakkan hukum negara.

"Dengan tangannya sendiri, ia telah menjadikan dirinya terasing dari Konstitusi dan menjadi ancaman terhadap tatanan demokrasi yang telah ia sumpahkan untuk dijaga," demikian isi dokumen tersebut.

Sara, 47 tahun, sebelumnya juga dimakzulkan atas tuduhan serupa tahun lalu. Saat itu, DPR melewati proses pembahasan di komite dan sebanyak 215 anggota parlemen langsung menandatangani usulan pemakzulan yang kemudian diteruskan ke Senat.    

Namun, Mahkamah Agung kemudian membatalkan kasus tersebut karena dianggap memiliki cacat prosedural.

Setelah kabar pemakzulannya mencuat, tim kuasa hukum Sara menyatakan pihaknya sepenuhnya siap menghadapi persidangan pemakzulan di Senat.

Dalam pernyataannya, tim Sara menegaskan bahwa perkembangan ini berarti "beban kini berada di pihak para penuduh untuk membuktikan klaim mereka sesuai Konstitusi, hukum, dan aturan pembuktian."

"Meskipun sejumlah persoalan penting terkait konstitusi masih menunggu keputusan Mahkamah Agung, kami sepenuhnya siap membela wakil presiden di hadapan Senat yang bersidang sebagai Pengadilan Pemakzulan, di mana pihak penuntut wajib memenuhi beban pembuktian," lanjut pernyataan itu.

Sara menghadapi empat pasal pemakzulan. Ia dituduh menyalahgunakan dana rahasia yang dialokasikan untuk kantornya, menyuap pejabat untuk menghindari aturan pengadaan barang dan jasa, mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez apabila dirinya juga dibunuh.

"Kini kita melihat hasil dari proses panjang ini," tutur Gerville Luistro. "Ini tidak dibangun dalam semalam. Ini bukan hasil gosip, kemarahan, atau teriakan di media sosial. Dalam prosesnya, kami berhati-hati. Kami tidak terburu-buru."

Menurut Luistro, serangkaian sidang panel DPR yang menangani proses pemakzulan pada April semakin memperkuat kasus terhadap Sara. Dalam sidang tersebut, Sara tidak menyampaikan bantahan atas kesaksian maupun catatan keuangan yang dipaparkan.

Bukti yang diajukan antara lain pernyataan tertulis dari mantan pendukung kampanye yang mengaku bertindak sebagai "kurir uang"-nya dan laporan investigasi dari Biro Investigasi Nasional mengenai ancamannya terhadap Presiden Marcos Jr. dan keluarganya.

Sara, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, tidak menghadiri satu pun sidang panel kehakiman. Ia menyebut upaya pemakzulan terhadap dirinya bermotif politik. Ia sendiri telah mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028.