PBB: 2 Lagi Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Liputan6.com, Beirut - Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk PBB di Lebanon (UNIFIL) dilaporkan gugur pada Senin (30/3/2026), setelah sebuah ledakan menghantam konvoi logistik milik UNIFIL, menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu, dua lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.

Insiden ini terjadi di dekat Bani Hayyan, di Lebanon selatan, sehari setelah seorang prajurit perdamaian Indonesia lainnya tewas akibat proyektil yang menghantam dan meledak di markas misi di Ett Taibe. Seorang rekannya yang mengalami luka kritis telah dievakuasi ke ibu kota, Beirut, dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian (Under-Secretary-General for Peace Operations) Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut.

"Kami dengan tegas mengutuk insiden yang tidak dapat diterima ini. Pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target," ujarnya dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, New York, seperti dikutip dari situs web PBB.

Ia menegaskan bahwa pihaknya sangat khawatir terhadap sejumlah insiden perilaku agresif terhadap personel UNIFIL dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Lacroix, para penjaga perdamaian tetap berada di lapangan dan terus menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB meskipun berada dalam kondisi yang sangat berbahaya.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah terus meningkat lebih dari sebulan setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran melalui serangan ke sejumlah negara di kawasan.

Di awal krisis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa situasi tersebut berisiko memicu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dikendalikan di kawasan paling tidak stabil di dunia.

Sejak 2 Maret, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert melaporkan bahwa lebih dari 1.200 orang dilaporkan tewas di Lebanon akibat eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel. 

Menanggapi insiden penembakan mematikan pada Minggu, juru bicara UNIFIL Kandice Ardiel mengatakan bahwa penyelidikan sedang berlangsung namun membutuhkan waktu.

"Untuk saat ini, kami belum memiliki gambaran jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi itulah yang akan diungkap oleh penyelidikan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hasil investigasi nantinya akan dibagikan kepada pihak-pihak terkait dan jika ditemukan pihak yang bertanggung jawab, UNIFIL akan menyampaikan protes secara resmi.

Lebih dari 8.000 penjaga perdamaian dari hampir 50 negara saat ini bertugas di bawah UNIFIL. Menurut Lacroix, para personel tersebut menunjukkan keberanian dan komitmen tinggi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, jauh dari tanah air mereka.

Misi UNIFIL sendiri dibentuk pada tahun 1978 oleh Dewan Keamanan PBB dengan tujuan memastikan penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, serta membantu pemerintah Lebanon mengembalikan kendali efektif di wilayah tersebut.

UNIFIL juga berperan penting dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk dengan melakukan patroli di sepanjang Garis Biru yang menjadi batas pemisah antara Lebanon dan Israel. Selain itu, pasukan penjaga perdamaian turut membantu pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan yang mengakhiri lebih dari 30 hari konflik antara Israel dan Hizbullah pada tahun 2006.

Namun, menurut Lacroix, bentrokan yang terjadi saat ini telah menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap Resolusi 1701 (2006), termasuk serangan lintas batas di sepanjang Garis Biru serta keberadaan pasukan Israel di wilayah Lebanon.

Ardiel mengungkapkan bahwa telah terjadi sejumlah serangan Israel ke Lebanon selatan di berbagai lokasi, termasuk di dekat markas besar UNIFIL di Naqoura. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran sengit bahkan terdengar dari area tersebut.

"Markas kami terkena peluru, serpihan, bahkan roket. Situasinya sangat berbahaya dan tidak stabil," terang Ardiel.

Sementara itu, Lacroix menegaskan bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur militer.

"Tidak ada solusi militer. Harus ada solusi politik," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerangka untuk solusi politik sebenarnya sudah ada melalui Resolusi 1701, yang menurutnya masih diakui oleh semua pihak yang terlibat.