Guru Besar Universitas di Jepang: Tekanan China ke Jepang Berbalik Merugikan Beijing

Liputan6.com, Tokyo - Pendekatan Beijing terhadap Tokyo memasuki babak baru sejak musim gugur 2025. Jika sebelumnya rivalitas kedua negara masih berada dalam koridor kompetisi strategis yang terkendali, dalam beberapa bulan terakhir tekanan dilakukan secara lebih terbuka, konsisten, dan sistematis. Menurut Profesor Pema Gyalpo, Guru Besar Tamu di Takushoku University Center for Indo-Pacific Strategic Studies, langkah tersebut bukan hanya meningkatkan ketegangan bilateral, tetapi juga berpotensi merugikan posisi strategis Tiongkok sendiri di kawasan Indo-Pasifik.

“Alih-alih memperkuat pengaruhnya, Beijing justru mempersempit ruang geraknya,” ujarnya.

Di lapangan, eskalasi terlihat nyata. Kapal penjaga pantai Tiongkok hampir setiap hari memasuki zona berdekatan di sekitar Kepulauan Senkaku. Pelanggaran terhadap perairan teritorial Jepang tercatat berulang dari bulan ke bulan, dikutip dari laman japan-forward.com, Rabu (25/2/2026).

Sepanjang 2025, Tokyo melaporkan lebih dari 356 hari kehadiran maritim Tiongkok di sekitar kepulauan sengketa tersebut—angka yang mencerminkan intensitas operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan modern kedua negara.

Di ranah politik, retorika Beijing juga mengeras. Mekanisme manajemen krisis cenderung diabaikan ketika ketegangan meningkat. Reformasi pertahanan Jepang kerap dibingkai sebagai indikasi kebangkitan militerisme, bukan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan keamanan regional.

Instrumen ekonomi pun dimanfaatkan secara selektif. Sinyal pembatasan ekspor hingga tekanan informal terhadap perusahaan Jepang yang beroperasi di Tiongkok menunjukkan pola yang konsisten: paksaan dijadikan instrumen kebijakan yang dinormalisasi, bukan sekadar respons sesaat.

Keseimbangan Lama yang Terkikis

Sepanjang dekade 1990-an hingga awal 2000-an, hubungan Tiongkok–Jepang berada dalam keseimbangan yang rapuh namun tetap fungsional. Ketidakpercayaan strategis memang ada, tetapi interdependensi ekonomi tumbuh pesat. Perdagangan bilateral melonjak dari sekitar 60 miliar dolar AS pada 1995 menjadi lebih dari 370 miliar dolar AS pada 2021.

Krisis politik sempat berulang, namun tidak sampai mengubah persepsi kedua negara sebagai mitra ekonomi yang tak terpisahkan.

Kini, fondasi tersebut dinilai mulai terkikis. Beijing semakin memandang Tokyo sebagai perpanjangan strategi penahanan Amerika Serikat, bukan sebagai aktor regional independen dengan kalkulasi strategisnya sendiri.

Menurut Gyalpo, pembacaan tersebut mengabaikan peran Jepang di Asia, khususnya Asia Tenggara. Di kawasan itu, Jepang bukan sekadar mitra keamanan, melainkan salah satu sumber utama pembiayaan infrastruktur, bantuan pembangunan, dan transfer teknologi.

Antara 2010 hingga 2022, komitmen pembiayaan infrastruktur Jepang di Asia melampaui 260 miliar dolar AS, sebagian besar disalurkan melalui Japan International Cooperation Agency dan Asian Development Bank.

Investasi sektor swasta Jepang di Asia Tenggara juga meningkat signifikan, terutama di Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Dalam periode 2015–2022, stok investasi langsung Jepang di ASEAN tumbuh lebih dari 40 persen, sementara investasi baru di Tiongkok relatif stagnan.

Fenomena ini bukanlah pemutusan hubungan ekonomi secara total, melainkan diversifikasi yang mengurangi ketergantungan tunggal. “Semakin terdiversifikasi jaringan produksi regional, semakin terbatas daya ungkit ekonomi Beijing,” kata Gyalpo.

Pergeseran tersebut memperkuat posisi negara-negara ASEAN dengan memperluas pilihan strategis mereka. Namun bagi Beijing, situasi ini mengikis sentralitasnya dalam rantai nilai regional.

Tekanan terhadap Jepang juga mengirimkan pesan yang lebih luas: sengketa dengan Tiongkok tidak selalu dapat distabilkan melalui diplomasi saja. Risiko bahwa hubungan ekonomi dan politik dapat terdampak oleh tekanan koersif menjadi pertimbangan nyata bagi negara-negara kawasan.

Di dalam negeri Jepang, responsnya tak kalah signifikan. Setelah puluhan tahun membatasi belanja pertahanan di sekitar 1 persen PDB, Tokyo kini menargetkan peningkatan hingga 2 persen pada tahun fiskal 2026. Secara nominal, anggaran pertahanan naik dari sekitar 50 miliar dolar AS pada 2021 menjadi hampir 80 miliar dolar AS per tahun.

Jepang juga mengembangkan kemampuan rudal serangan balik, memperluas perencanaan operasional bersama Amerika Serikat, serta menafsirkan ulang batasan konstitusional yang sebelumnya membatasi postur militernya.

Di tingkat regional, konsolidasi keamanan semakin nyata. Kerja sama trilateral Jepang dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan menguat setelah bertahun-tahun diliputi friksi historis. Tokyo juga menandatangani perjanjian akses timbal balik dengan Australia, Inggris, dan Filipina, serta memperdalam kerja sama keamanan dengan Vietnam dan Indonesia.

Menurut Gyalpo, langkah-langkah ini bukan sekadar simbolisme diplomatik, melainkan refleksi penilaian ulang risiko di kawasan.

Beijing kerap menilai konsolidasi tersebut sebagai bagian dari strategi penahanan yang diatur dari luar. Namun penjelasan itu, kata Gyalpo, mengabaikan kenyataan bahwa banyak negara menyesuaikan kebijakan mereka karena perilaku Tiongkok sendiri telah mengurangi ambiguitas strategis.

Survei opini publik di Asia Tenggara menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap Jepang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan terhadap Tiongkok. Lebih dari 60 persen responden memandang Jepang sebagai mitra yang dapat diandalkan, sementara tingkat kepercayaan terhadap Tiongkok berada di bawah 40 persen.

Kontras ini membentuk narasi baru di kawasan: Tiongkok dipersepsikan sebagai kekuatan revisionis yang berpotensi mengganggu stabilitas, sementara Jepang dilihat sebagai aktor status quo yang beradaptasi secara defensif.

Pada level yang lebih dalam, kebijakan Beijing terhadap Jepang dinilai mencerminkan persoalan konseptual. Tatanan regional Asia tidak semata dibangun melalui dominasi, melainkan melalui legitimasi, jaminan keamanan, serta kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai pusat kekuatan.

Jika pendekatan saat ini terus dipertahankan, Tiongkok berisiko menghadapi kawasan yang semakin solid—bukan untuk melawan kebangkitannya, tetapi untuk membatasi perilaku yang dianggap koersif.

“Pendekatan yang dibutuhkan bukanlah konfrontasi, melainkan pengendalian diri dan prediktabilitas,” ujar Gyalpo. “Tanpa itu, tekanan terhadap Jepang dapat menjadi preseden mahal bagi posisi strategis Tiongkok di Asia.”