Indonesia Desak AS dan Rusia Berunding Pasca Berakhirnya Perjanjian Pengendalian Senjata Nuklir

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk kembali ke meja perundingan menyusul berakhirnya perjanjian New START.

"Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas berakhirnya Perjanjian New START pada 5 Februari 2026, yang menandai tidak adanya lagi kesepakatan pembatasan dan pengurangan senjata ofensif strategis, termasuk senjata nuklir, antara AS dan Rusia untuk pertama kalinya sejak awal 1970an," sebut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) via platform media sosial X, Minggu (8/2).

Menurut Kemlu RI, perkembangan ini menambah ketidakpastian situasi keamanan global dan meningkatkan risiko perlombaan senjata baru serta penggunaan senjata nuklir, sekaligus menegaskan urgensi kemajuan nyata dalam pelucutan senjata nuklir.

"Indonesia mendesak AS dan Rusia untuk melanjutkan perundingan mengenai pembaruan pembatasan dan pengurangan senjata ofensif strategis, serta menjaga jalur komunikasi yang esensial untuk mencegah salah perhitungan dan eskalasi," ungkap Kemlu RI.

"Risiko yang ditimbulkan oleh senjata nuklir mengancam kelangsungan hidup dan masa depan umat manusia karena setiap penggunaannya akan menimbulkan dampak kemanusiaan yang katastropik. Indonesia menyerukan kepada kedua negara tersebut dan Negara Pemilik Senjata Nuklir lainnya untuk mencegah perlombaan senjata baru dan memenuhi kewajiban hukum berdasarkan Pasal VI Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) untuk mencapai penghapusan total senjata nuklir."

Perjanjian New START yang ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu, Barack Obama, dan Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev, merupakan perjanjian terakhir dari rangkaian panjang kesepakatan antara Moskow dan Washington untuk membatasi persenjataan nuklir. Rangkaian perjanjian tersebut dimulai sejak penandatanganan SALT I pada 1972.

New START membatasi masing-masing pihak untuk memiliki tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir yang ditempatkan pada maksimal 700 rudal dan pesawat pengebom yang dikerahkan dan siap digunakan. Perjanjian ini awalnya dijadwalkan berakhir pada 2021, namun kemudian diperpanjang selama lima tahun.

Dalam ketentuannya seperti dikutip dari laporan Associated Press, New START mengatur pelaksanaan inspeksi di lokasi secara menyeluruh guna memverifikasi kepatuhan kedua pihak terhadap kesepakatan. Namun, inspeksi tersebut dihentikan pada 2020 akibat pandemi COVID-19 dan tidak pernah dilanjutkan kembali.

Pada Februari 2023, Presiden Vladimir Putin mengumumkan penangguhan partisipasi Rusia dalam New START. Ia menyatakan Rusia tidak dapat mengizinkan inspeksi AS terhadap fasilitas nuklirnya pada saat Washington dan negara-negara sekutu NATO secara terbuka menyatakan keinginan untuk mengalahkan Rusia dalam konflik di Ukraina. Meski demikian, Kremlin menegaskan bahwa Rusia tidak menarik diri sepenuhnya dari perjanjian tersebut dan tetap berkomitmen untuk mematuhi batasan jumlah senjata nuklir yang telah disepakati.

Pada September, Putin menawarkan untuk mempertahankan batasan New START selama satu tahun tambahan sebagai upaya memberikan waktu bagi kedua negara untuk menegosiasikan perjanjian pengganti.

Seiring dengan berakhirnya masa berlaku New START, AS dan Rusia pada Kamis (5/2) menyepakati untuk memulihkan kembali dialog tingkat tinggi antara militer kedua negara. Kesepakatan ini dicapai setelah pertemuan pejabat senior dari kedua pihak yang berlangsung di Abu Dhabi, sebagaimana disampaikan oleh komando militer AS di Eropa.

Saluran komunikasi militer-ke-militer tersebut sebelumnya ditangguhkan pada 2021, ketika hubungan kedua negara semakin memburuk menjelang pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.