Pakai Bahasa Jawa, Anggota Parlemen Malaysia Singgung soal Kabut Asap

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Seorang anggota parlemen Malaysia menarik perhatian dalam sidang Dewan Rakyat setelah menyampaikan pesan secara terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait persoalan kabut asap lintas batas. Pesan tersebut disampaikan sebagian menggunakan bahasa Jawa.

Saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja 2027 di Dewan Rakyat, Kalam Salan dari koalisi Perikatan Nasional (PN), yang mewakili Sabak Bernam, mendesak Prabowo segera mengambil tindakan serius untuk mengatasi masalah kabut asap tahunan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.

“Pak Prabowo, tolong segera ambil tindakan, padamkan api, hentikan pembakaran, dan pastikan masalah ini tidak terulang setiap tahun. Kami menginginkan langit yang cerah, udara bersih, serta masyarakat kedua negara dapat hidup sehat dan damai,” ujar Kalam, dikutip dari Bernama.

Ia kemudian menerjemahkan sebagian pesannya ke dalam bahasa Jawa, menyampaikan permohonan secara langsung kepada Prabowo agar persoalan kabut asap yang berdampak pada masyarakat kedua negara segera diselesaikan.

Kalam juga mengkritik anggapan yang menjadikan persoalan kabut asap sebagai bahan lelucon, termasuk pernyataan bahwa hutan Indonesia selama ini memasok oksigen bagi Malaysia.

“Jangan sampai persoalan ini dijadikan lelucon, seperti klaim bahwa hutan Indonesia selama ini konon memasok oksigen ke Malaysia. Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak mampu menghasilkan oksigen?” katanya.

Menurut Kalam, kabut asap tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Malaysia, seperti memicu gangguan pernapasan, batuk, dan asma, tetapi juga mengganggu kegiatan sekolah, sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi, termasuk pekerjaan di perkebunan dan kegiatan penangkapan ikan.

Ia turut mengusulkan agar pemerintah Malaysia memanfaatkan jalur diplomatik untuk mendorong Filipina, selaku Ketua ASEAN 2026, memimpin upaya regional yang lebih kuat dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas.

Usulan tersebut mencakup penguatan penegakan hukum bersama, pembentukan sistem peringatan dini berbasis pemantauan satelit, serta pembentukan tim tanggap darurat regional.

Selain itu, Kalam mengusulkan penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif. Ia juga mendorong pembentukan dana regional untuk pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, dan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Sementara itu, anggota parlemen Mohamad Shafizan Kepli dari Gabungan Parti Sarawak (GPS), yang mewakili Batang Lupar, mengatakan Malaysia harus konsisten memberikan tekanan diplomatik melalui mekanisme regional dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan penyebab kabut asap lintas batas.

Ia mencontohkan Singapura yang telah mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga terlibat dalam aktivitas pembakaran yang menyebabkan kabut asap.

“Pertanyaan saya, apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa? Apakah pemerintah akan mengambil tindakan hukum seperti yang dilakukan Singapura?” ujarnya.

Mohamad menegaskan, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia tidak boleh dikorbankan dalam penanganan persoalan kabut asap lintas batas.