Swedia Akan Berlakukan Larangan Ponsel di Sekolah Mulai Agustus 2026

Liputan6.com, Stockholm - Pemerintah Swedia mengumumkan rencana pelarangan penggunaan telepon seluler di seluruh sekolah dasar dan menengah sebagai upaya meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan mengurangi gangguan di ruang kelas.

Dalam kebijakan yang diumumkan Rabu (28/1/2026) waktu setempat, siswa hingga kelas sembilan—atau berusia sekitar 15–16 tahun—akan diwajibkan menyerahkan ponsel mereka saat tiba di sekolah dan baru dapat mengambilnya kembali setelah jam pelajaran berakhir.

Pemerintah menyatakan langkah tersebut diambil berdasarkan temuan bahwa siswa Swedia lebih mudah terdistraksi oleh perangkat digital dibandingkan rekan mereka di negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Karena itu, pemerintah mengusulkan larangan penggunaan ponsel selama seluruh jam sekolah,” demikian pernyataan resmi pemerintah Swedia, dikutip dari laman Japan Today, Kamis (29/1).

Saat ini, sekitar 80 persen sekolah dasar dan menengah di Swedia telah menerapkan pembatasan penggunaan ponsel di kelas berdasarkan kebijakan masing-masing kepala sekolah. Namun, Menteri Pendidikan Simona Mohamsson menegaskan bahwa regulasi nasional diperlukan agar seluruh sekolah benar-benar menjadi zona bebas ponsel.

“Ini akan secara signifikan mengurangi gangguan dalam proses belajar-mengajar,” kata Mohamsson dalam konferensi pers. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai “kemenangan bagi kualitas pengajaran dan kesehatan mental siswa.”

Mohamsson menambahkan, larangan ini juga diharapkan membantu para orang tua dalam membatasi waktu layar anak-anak di rumah. Data pemerintah menunjukkan siswa sekolah menengah di Swedia menghabiskan rata-rata hampir tujuh jam per hari di depan layar, di luar penggunaan perangkat selama jam sekolah.

Jika disetujui parlemen, kebijakan ini akan mulai berlaku pada awal semester musim gugur Agustus 2026 dan mencakup pula fasilitas penitipan anak setelah sekolah.

Swedia sebelumnya dikenal sebagai salah satu pelopor digitalisasi pendidikan setelah meluncurkan strategi nasional pada 2017 yang mendorong penggunaan tablet dan laptop untuk menggantikan buku cetak dan tulisan tangan. Namun, kebijakan tersebut mulai dievaluasi dan sebagian dicabut sejak 2023, menyusul kritik terhadap penurunan capaian akademik siswa.