Jepang dan Filipina Tandatangani Pakta Pertahanan Baru di Tengah Meningkatnya Agresivitas China

Liputan6.com, Manila - Jepang dan Filipina pada Kamis (15/1/2026) menandatangani sebuah pakta pertahanan yang memungkinkan penyediaan amunisi, bahan bakar, makanan, dan kebutuhan lainnya secara bebas pajak ketika pasukan kedua negara menggelar latihan bersama. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal terhadap meningkatnya agresivitas China di kawasan serta memperkuat kesiapan bersama dalam menghadapi bencana alam.

Jepang belakangan menghadapi peningkatan ketegangan politik, perdagangan, dan keamanan dengan China. Beijing tersinggung oleh pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menyebut bahwa potensi tindakan China terhadap Taiwan dapat memicu intervensi Jepang.

Jepang dan Filipina juga sama-sama memiliki sengketa teritorial terpisah dengan Beijing di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Sengketa yang terus berulang itu berpotensi menyeret Amerika Serikat (AS), sekutu perjanjian kedua negara Asia tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menandatangani Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA) bersama Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro di Manila. Dalam upacara penandatanganan tersebut, Jepang juga mengumumkan bantuan keamanan dan pembangunan ekonomi baru bagi Filipina, termasuk pendanaan pembangunan tempat perlindungan kapal keamanan serta perluasan akses internet di provinsi-provinsi miskin di selatan Filipina yang sebelumnya terdampak pemberontakan separatis.

"Kami berdua mengakui pentingnya mempromosikan supremasi hukum, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan lintas udara, khususnya di Laut China Selatan," kata Lazaro setelah penandatanganan seperti dikutip dari laporan Associated Press.

Motegi menyatakan bahwa dirinya dan Lazaro sepakat untuk terus menentang upaya sepihak dalam mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut China Timur dan Laut China Selatan, sebuah pernyataan yang secara jelas menyindir meningkatnya sikap tegas Beijing tanpa menyebut China secara langsung.

Perjanjian logistik militer ini, yang masih harus diratifikasi oleh para legislator Jepang sebelum mulai berlaku, merupakan pakta pertahanan kunci terbaru yang dijalin antara Jepang dan Filipina untuk memperdalam aliansi keamanan mereka.

Selain memfasilitasi latihan tempur bersama, kesepakatan ini juga akan membantu Jepang dan Filipina dalam merespons bencana alam secara bersama-sama, yang menjadi kepentingan bersama, serta berpartisipasi dalam operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut pejabat kedua negara.

Pada pertengahan 2024, kedua negara menandatangani Reciprocal Access Agreement (RAA) yang memungkinkan pengerahan pasukan masing-masing negara ke wilayah negara lain untuk latihan tempur bersama dalam skala lebih besar, termasuk latihan tembak langsung. RAA tersebut mulai berlaku pada September.

Pejabat Jepang dan Filipina saat ini juga masih merundingkan kesepakatan lain yang bertujuan meningkatkan keamanan informasi pertahanan dan militer yang bersifat sangat rahasia yang dapat dibagikan kedua negara.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Jepang saat itu, Shigeru Ishiba, secara bersama-sama mengumumkan dimulainya negosiasi ACSA di Manila pada April tahun lalu.

Ishiba kala itu juga mengkritik tindakan agresif Beijing tanpa menyebut China secara langsung.

"Saya berharap kedua negara kita akan terus bekerja sama secara erat untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum," ujar Ishiba.

Kapal penjaga pantai China dan Filipina semakin sering terlibat konfrontasi yang memanas di Laut China Selatan di bawah kepemimpinan Marcos, yang mulai menjabat pada 2022. Pendahulunya, Rodrigo Duterte, dikenal menjalin hubungan dekat dengan Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Rusia Vladimir Putin.

Beijing mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut dan telah memperkuat kehadiran penjaga pantai serta angkatan lautnya, sekaligus membangun pulau-pulau buatan untuk memperkokoh klaimnya. Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Taiwan juga terlibat dalam sengketa wilayah yang telah berlangsung lama itu.

Di Laut China Timur, China secara rutin mengirimkan kapal penjaga pantai dan pesawat ke perairan serta wilayah udara di sekitar pulau-pulau yang diklaim oleh Tokyo dan Beijing. Situasi ini beberapa kali mendorong Jepang untuk mengerahkan jet tempur sebagai respons.

AS berulang kali memperingatkan China atas meningkatnya tindakan agresifnya di perairan yang disengketakan terhadap Jepang dan Filipina, yang merupakan dua sekutu perjanjian paling setia Washington di Asia.