4 WNI Diculik Bajak Laut di Gabon, Menlu Sugiono Koordinasi dengan China

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono berkoordinasi dengan otoritas China untuk menangani kasus warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi kru kapal ikan diculik bajak laut perairan Gabon.

Menlu Sugiono berupaya mencari tahu kondisi WNI yang masih ditahan bajak laut, dan KBRI Yaounde telah diinstruksikan untuk terus memonitor perkembangan kasus penculikan ini.

“Saya memantau laporannya setiap jam, dan setiap ada pembaruan informasi,” ujar Sugiono usai menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Koordinasi dengan pihak China dilakukan mengingat selain 4 WNI yang diculik bajak laut dalam insiden pada Minggu (11/1) waktu Gabon, ada pula 5 WN China yang diculik.

“Saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Besar China,” kata Sugiono.

Untuk diketahui, Kepala Staf Angkatan Laut Gabon Laksamana Madya Charles Hubert Bekale Meyong memastikan total 9 awak kapal WNI dan WN China yang diculik bajak laut dalam peristiwa tersebut.

"Kapal penangkap ikan berbendera Gabon, IB FISH 7, diserang bajak laut saat menangkap ikan sekitar 7 mil laut tenggara Equata di perairan Gabon," kata Meyong, sebagaimana ditayangkan televisi Gabon 24, Senin (12/1) waktu setempat.

Dia memastikan, situasi saat ini sudah terkendali di tingkat pemerintahan tertinggi, dan semua langkah yang diperlukan telah diambil demi memastikan keamanan maritim.

Merespons insiden tersebut, Plt. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan bahwa KBRI Yaounde telah berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat upaya penyelamatan awak kapal yang diculik.

Dalam keterangan tertulis yang telah dikonfirmasi, Selasa (13/1), Heni juga memastikan KBRI Yaounde telah meminta informasi terbaru terkait kondisi kesehatan para WNI awak kapal yang terdampak pembajakan, khususnya yang lolos dari penculikan oleh bajak laut.

"KBRI Yaounde juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa penanggung jawab tetap melaksanakan semua hak ketenagakerjaan yang dimiliki para ABK WNI maupun keluarganya," kata Heni.