Menteri Kelautan Korea Selatan Mundur Usai Dituduh Terima Dana Ilegal Gereja Unifikasi

Liputan6.com, Seoul - Menteri Kelautan dan Perikanan Korea Selatan Chun Jae-soo mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (11/12/2025), menyusul memanasnya dugaan bahwa ia termasuk di antara politisi Partai Demokrat Korea yang menerima dana politik ilegal dari Gereja Unifikasi.

Chun membuat pernyataan itu setibanya di Bandara Incheon setelah pulang dari New York, tempat ia menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB.

Di hadapan awak media, Chun menegaskan akan mundur dari jabatannya namun membantah seluruh tuduhan, dikutip dari laman Korea Herald, Kamis (11/12).

“Saya pikir sudah tepat bagi seorang pejabat publik untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kelautan dan menghadapi tuduhan tersebut dengan bermartabat. Meskipun tuduhan tersebut didasarkan pada pernyataan palsu,” ujar Chun.

Chun, politikus liberal tiga periode, baru menjabat sebagai Menteri Kelautan sejak Juni dan menjadi figur penting dalam inisiatif pusat maritim pemerintahan Presiden Lee di Kota Busan. Ia bahkan disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk pemilihan Wali Kota Busan pada Juni mendatang.

Dugaan pendanaan ilegal ini mencuat dari penyelidikan penasihat khusus terkait hubungan Gereja Unifikasi—secara resmi dikenal sebagai Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Persatuan Dunia—dengan Partai Kekuatan Rakyat, oposisi utama. Skandal ini awalnya berfokus pada Kim Keon Hee, istri mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Penyelidikan tersebut telah menyeret Kweon Seong-dong, mantan ketua fraksi Partai Kekuatan Rakyat. Ia ditahan dan dibawa ke pengadilan atas dugaan menerima sumbangan ilegal sebesar 100 juta won (USD 68.200) pada awal 2022 dari pejabat Gereja Unifikasi. Dana itu diduga berkaitan dengan upaya kelompok tersebut memengaruhi Yoon, yang saat itu menjadi kandidat presiden.

Namun laporan media terbaru mengungkap bahwa pejabat gereja yang sama juga memberikan dana kepada politisi Partai Demokrat. Dalam dokumen penyelidikan, Chun disebut-sebut menerima donasi dan sebuah jam tangan mewah senilai 40 juta won pada 2018.

Kasus ini diserahkan ke kepolisian empat bulan setelah bukti-bukti dikumpulkan penasihat khusus. Menyusul berkembangnya temuan tersebut, Presiden Lee Jae Myung pada Rabu memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat, tanpa memandang latar belakang politik.

Skandal ini diperkirakan akan menambah tekanan politik terhadap pemerintah, sekaligus mengguncang kedua partai besar menjelang tahun politik yang semakin memanas.