Aksi Polisi dan Tentara Brasil Perangi Geng Narkoba Tewaskan 132 Orang, Warga Menyebutnya Pembantaian

Liputan6.com, Brasilia - Sebuah penggerebekan besar-besaran oleh pasukan gabungan polisi dan tentara terhadap geng narkoba yang beroperasi di lingkungan miskin Rio de Janeiro, Brasil, menewaskan sedikitnya 132 orang dan memicu protes atas penggunaan kekuatan berlebihan pada hari Rabu (29/10/2025). Aksi ini juga menimbulkan seruan agar gubernur Rio de Janeiro mengundurkan diri.

Melansir Associated Press, penggerebekan terjadi pada hari Selasa (28/10), ketika sekitar 2.500 polisi dan tentara menyerbu kawasan favela Penha dan Complexo do Alemao untuk menargetkan jaringan kejahatan terorganisir. Favela adalah sebutan untuk permukiman padat penduduk yang miskin dan sering kali tumbuh secara tak terencana di kota-kota besar Brasil seperti Rio de Janeiro.

Dalam operasi tersebut, terjadi baku tembak hebat antara pasukan keamanan dan anggota geng. Polisi menyebutkan pembaruan jumlah korban tewas mencapai 132 tersangka dengan empat di antaranya polisi, meningkat dari laporan awal yang menyebutkan 60 tersangka tewas. Setidaknya 113 orang ditangkap, sementara 90 senapan dan lebih dari satu ton narkoba disita.

Felipe Curi, sekretaris kepolisian Negara Bagian Rio de Janeiro, mengatakan dalam konferensi pers bahwa jenazah tambahan ditemukan di daerah berhutan. Menurutnya, para tersangka itu mengenakan pakaian kamuflase saat baku tembak dengan pasukan keamanan. Ia mengatakan warga setempat mengambil pakaian serta perlengkapan dari jenazah para tersangka dan hal tersebut akan diselidiki sebagai dugaan penghilangan barang bukti.

"Orang-orang ini berada di dalam hutan, mengenakan pakaian kamuflase, rompi, dan bersenjata. Sekarang banyak dari mereka ditemukan hanya mengenakan pakaian dalam atau celana pendek, tanpa perlengkapan, seolah-olah mereka melewati portal dan berganti pakaian," ujar Curi.

Pada Rabu pagi (29/10), suasana di Penha memanas. Keluarga dan warga lebih dulu meletakkan puluhan jenazah di jalan untuk menunjukkan besarnya operasi tersebut. Tak lama kemudian, jenazah-jenazah itu dikumpulkan dengan truk dan dipamerkan di alun-alun utama, di mana warga mengelilinginya sambil meneriakkan "pembantaian" dan "keadilan" sebelum tim forensik datang mengambilnya.

"Mereka bisa dibawa ke penjara, kenapa harus dibunuh seperti ini? Banyak dari mereka tadinya masih hidup dan sempat meminta tolong," ungkap Elisangela Silva Santos, 50 tahun, seorang warga Penha. "Ya, mereka pengedar narkoba, tapi mereka manusia."

Beberapa jam kemudian, puluhan warga dari berbagai favela melakukan aksi protes di depan kantor pemerintahan negara bagian. Mereka meneriakkan "pembunuh!" dan melambaikan bendera Brasil yang diwarnai cat merah untuk mengecam tindakan penggerebekan.

"Ini pembantaian," kata Barbara Barbosa, seorang pekerja rumah tangga dari kompleks favela Penha, salah satu dari dua komunitas besar yang menjadi sasaran operasi gabungan.

Barbara mengatakan putranya dibunuh dalam operasi sebelumnya di Penha.

"Apakah kami dijatuhi hukuman mati? Hentikan pembunuhan terhadap kami," tutur aktivis Rute Sales, 56 tahun. Banyak warga dari Penha di zona utara Rio yang miskin datang ke Istana Guanabara yang megah dengan mengendarai sepeda motor untuk memprotes kekerasan tersebut.

Polisi dan tentara melancarkan penggerebekan pada Selasa dengan menggunakan helikopter, kendaraan lapis baja, dan berjalan kaki, menargetkan geng Red Command. Mereka mendapat tembakan balasan dan serangan lainnya dari anggota geng, yang memicu kekacauan di seluruh kota Rio de Janeiro. Sekolah-sekolah di daerah terdampak ditutup, universitas lokal membatalkan kelas, dan jalan-jalan diblokir dengan bus yang dijadikan barikade.

Keesokan harinya, banyak toko tetap tutup di wilayah Penha. Aktivis lokal Raull Santiago mengatakan bahwa ia bersama timnya menemukan sekitar 15 jenazah sebelum fajar.

"Kami melihat orang-orang yang dieksekusi: ditembak di punggung, di kepala, luka tusuk, orang-orang terikat. Tingkat kekejaman ini, kebencian yang menyebar — tidak ada cara lain untuk menyebutnya selain pembantaian," kata Santiago.

Sementara itu, respons dari lembaga hukum dan pemerintahan mulai bermunculan.

Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes memerintahkan Gubernur Negara Bagian Rio de Janeiro Claudio Castro untuk memberikan informasi tentang operasi gabungan tersebut dan menjadwalkan pertemuan dengan gubernur serta kepala kepolisian militer dan sipil pada Senin mendatang.

Komisi Hak Asasi Manusia Senat menyatakan akan meminta klarifikasi dari pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro. Jaksa negara bagian juga meminta Castro menyerahkan informasi rinci tentang operasi dan membuktikan bahwa tidak ada cara yang lebih tidak berbahaya untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kantor kejaksaan federal meminta Institut Kedokteran Forensik memastikan laporan autopsi mencakup deskripsi lengkap serta dokumentasi foto dan radiografi dari semua luka yang ditemukan pada jenazah.

Pada hari yang sama dengan operasi, Castro menyebut Rio de Janeiro sedang berperang melawan "narko-terorisme", istilah yang menggemakan kampanye pemerintahan Donald Trump terhadap penyelundupan narkoba di Amerika Latin. Pada Rabu, ia menyebut operasi itu sebagai keberhasilan, kecuali atas kematian empat petugas polisi.

Pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro mengklaim bahwa para tersangka yang tewas telah melawan petugas.

Rio de Janeiro sendiri telah lama menjadi lokasi penggerebekan mematikan oleh polisi. Pada Maret 2005, sekitar 29 orang tewas di wilayah Baixada Fluminense, sementara pada Mei 2021 sebanyak 28 orang tewas di favela Jacarezinho. Namun, skala dan jumlah korban dalam operasi hari Selasa ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Organisasi non-pemerintah dan badan hak asasi manusia PBB dengan cepat menyuarakan keprihatinan atas tingginya korban jiwa dan menyerukan penyelidikan.

"Kami sepenuhnya memahami tantangan dalam menghadapi kelompok yang kejam dan terorganisir seperti Red Command," kata juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Marta Hurtado. "Namun Brasil harus mengakhiri siklus kebrutalan ekstrem ini dan memastikan bahwa operasi penegakan hukum mematuhi standar internasional mengenai penggunaan kekuatan.

OHCHR menyerukan reformasi menyeluruh terhadap kepolisian.

Rabu malam, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menyampaikan melalui platform X bahwa ia telah memerintahkan Menteri Kehakiman dan Direktur Jenderal Kepolisian Federal untuk menemui Gubernur Castro.

Brasil, kata Lula, tidak bisa menerima bahwa kejahatan terorganisir terus menghancurkan keluarga, menindas warga, dan menyebarkan narkoba serta kekerasan di kota-kota.

Menurut pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro, tujuan utama operasi tersebut adalah menangkap para pemimpin dan membatasi perluasan wilayah geng Red Command, yang dalam beberapa tahun terakhir semakin memperluas kendalinya atas favela-favela. Selama baku tembak, anggota geng diduga menargetkan polisi dengan setidaknya satu drone. Pemerintah negara bagian membagikan video di X yang diyakini menunjukkan sebuah drone menembakkan proyektil dari udara.

Gubernur Castro, yang berasal dari Partai Liberal berhaluan konservatif, mengatakan pada hari Selasa bahwa Rio de Janeiro "berperang sendirian". Ia menegaskan bahwa pemerintah federal seharusnya memberikan lebih banyak dukungan untuk memerangi kejahatan — sebuah sindiran terhadap pemerintahan Presiden Lula yang berhaluan kiri.

Komentar tersebut dibantah oleh Kementerian Kehakiman Brasil, yang menyatakan telah menanggapi permintaan pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro untuk menurunkan pasukan nasional dan memperpanjang masa tugas mereka sebanyak sebelas kali. Gleisi Hoffmann, perwakilan pemerintahan Lula untuk urusan parlemen, sependapat bahwa dibutuhkan tindakan yang lebih terkoordinasi, tetapi menunjuk pada penindakan terhadap pencucian uang baru-baru ini sebagai contoh upaya pemerintah federal dalam memerangi kejahatan terorganisir.

Menteri Kehakiman Ricardo Lewandowski menilai bahwa operasi tersebut jelas sangat berdarah dan penuh kekerasan.

"Kita harus merenungkan apakah tindakan seperti ini sesuai dengan prinsip Negara Hukum Demokratis yang mengatur kita semua," katanya kepada wartawan pada hari Rabu.

Dalam beberapa tahun terakhir, geng kriminal telah memperluas kehadirannya di seluruh Brasil, termasuk di wilayah hutan hujan Amazon. Roberto Uchoa, dari lembaga kajian Forum Keamanan Publik Brasil, mengatakan bahwa geng-geng tersebut justru semakin kuat meskipun ada operasi semacam ini, menunjukkan bahwa langkah tersebut tidak efektif.

"Membunuh lebih dari 100 orang seperti ini tidak akan membantu mengurangi ekspansi Red Command. Mereka yang tewas akan segera digantikan," tegas Uchoa.