Trump Minta Israel Hentikan Serangan ke Gaza Usai Hamas Terima Sebagian Rencana Perdamaiannya

Liputan6.com, Doha - Hamas menyatakan menerima sebagian poin dari rencana gencatan senjata yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait perang dengan Israel di Gaza yang telah berlangsung hampir dua tahun. Namun, mereka menegaskan bahwa sejumlah elemen dalam proposal tersebut masih membutuhkan negosiasi lebih lanjut.

Menurut keterangan sumber yang mengetahui hal ini kepada Al Jazeera, kelompok itu menyerahkan respons resmi terhadap rencana 20 poin Trump pada hari Jumat (3/10/2025). Penyerahan dilakukan hanya beberapa jam setelah Trump menetapkan tenggat hingga Minggu (5/10) bagi Hamas untuk merespons.

Rencana 20 poin Trump mencakup tuntutan untuk gencatan senjata segera, pertukaran semua 48 tawanan Israel yang tersisa – 20 di antaranya diyakini masih hidup – dengan tahanan Palestina, pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin sebuah badan internasional, serta pelucutan senjata Hamas.

Respons Hamas, yang sama sekali tidak menyinggung isu pelucutan senjata, menyatakan bahwa mereka setuju untuk membebaskan seluruh tawanan Israel – baik yang masih hidup maupun jasad mereka yang telah meninggal – sesuai formula pertukaran yang digariskan dalam proposal Trump. Namun, mereka menekankan bahwa hal itu hanya dapat dilaksanakan apabila kondisi di lapangan benar-benar memungkinkan.

Hamas menyatakan pula kesiapannya untuk segera memasuki proses negosiasi melalui perantara resmi, dengan tujuan membahas secara rinci mekanisme pertukaran. 

Kelompok itu lebih jauh menyatakan kesediaan untuk menyerahkan administrasi Gaza kepada sebuah badan Palestina independen yang beranggotakan teknokrat. Namun, badan itu harus dibentuk atas dasar konsensus nasional Palestina dan mendapat dukungan dari dunia Arab serta Islam.

Bagian pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Hamas, meski harus melepaskan kekuasaan di bawah rencana Trump, tetap menginginkan agar Gaza berada di bawah kendali rakyat Palestina. Sikap resmi Hamas ditegaskan oleh pejabat senior Mousa Abu Marzouk, yang secara terbuka menolak gagasan Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump — sebuah badan pemerintahan transisi internasional yang direncanakan berada di bawah pengawasan Trump dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Lebih dari sekadar menolak usulan Dewan Perdamaian, Hamas menegaskan prinsip yang lebih luas. Mereka menyatakan bahwa setiap keputusan yang menyangkut masa depan Gaza maupun hak-hak sah rakyat Palestina tidak dapat diputuskan sepihak. Menurut Hamas, keputusan semacam itu harus lahir dari konsensus nasional Palestina yang bulat serta berlandaskan hukum dan resolusi internasional. Penegasan ini menunjukkan bahwa proses negosiasi lebih lanjut tetap tak terelakkan.

Tanggapan Hamas muncul setelah Trump menulis di platform Truth Social miliknya bahwa jika kesepakatan tidak tercapai hingga Minggu maka "NERAKA, yang belum pernah dilihat siapa pun sebelumnya, akan menimpa Hamas."

Tidak lama setelah pernyataan Hamas beredar, Trump menanggapi dengan nada positif. Dalam unggahannya di Truth Social, dia menyatakan percaya bahwa Hamas "siap untuk PERDAMAIAN yang langgeng" dan meminta Bagian pernyataan tersebut dipandang sebagai sinyal — menurut analisis media — bahwa Hamas, meski harus melepaskan kekuasaan di bawah rencana Trump, tetap menginginkan agar Gaza berada di bawah kendali rakyat Palestina. Sementara itu, sikap resmi Hamas ditegaskan oleh pejabat senior Mousa Abu Marzouk, yang secara terbuka menolak gagasan Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump — sebuah badan pemerintahan transisi internasional yang direncanakan berada di bawah pengawasan Trump sendiri dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.Israel untuk "segera menghentikan pengeboman Gaza agar kita dapat mengeluarkan para sandera dengan aman dan cepat."

"Ini bukan hanya tentang Gaza, ini tentang PERDAMAIAN di Timur Tengah yang telah lama didambakan," tegas Trump.