Harta Donald Trump Bertambah, Kantongi Rp 9,24 Triliun dari Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperoleh pendapatan terkait kripto sekitar US$ 515 juta atau Rp 9,24 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di 17.960). Pendapatan itu berasal dari penjualan token yang dirilis perusahaan World Liberty Financial (WLF).

Selain itu, ia juga meraup US$ 65 juta atau Rp 1,16 triliun dari penjualan saham di perusahaan induk WLF. Hasil pendapatan Donald Trump terungkap dalam laporan pengungkapan keuangan tahunan dirilis pada Selasa, 30 Juni 2026 oleh the US Office of Government Ethics atau kantor etika Pemerintah AS.

Mengutip CNBC, laporan pengungkapan Trump pada 2025, yang merupakan tahun pertama masa jabatan keduanya di Gedung Putih berjumlah 927 halaman.

Adapun WLF merupakan perusahaan kripto yang terkait dengan Trump yang didirikan bersama oleh anggota keluarga-nya yang menerbitkan token WLFI dan stablecoin USD1.

Selain itu, ia juga menerima US$ 635 juta atau Rp 11,40 triliun dalam royalty dari apa yang digambarkan sebagai Celebration Coins. Belum jelas apa sebenarnya koin-koin tersebut. Kantor berita Bloomberg melaporkan royalty itu terkait dengan CIC Digital LLCC, bisnis memecoin milik Trump.

Trump melaporkan pendapatan lebih dari US$ 290 juta atau Rp 5,2 triliun yang terkait dengan pendapatan dari Klub Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, properti golf Trump National Doral, klubnya di Bedminster, New Jersey, Klub Golf Jupiter, dan Trump National Washington, D.C.

Penghasilan dari Kripto

Donald Trump dilaporkan memperoleh US$ 1,2 miliar atau Rp 21,54 triliun pada 2025 dari bisnis yang terkait kripto dan memecoin.

Mengutip Yahoo Finance, berkas setebal 927 halaman itu memberikan gambaran mengenai kerajaan bisnis yang luar, termasuk pendapatan dari hotel, resor golf, dan usaha kriptonya.

Pengungkapan ini kembali memicu kekhawatiran Trump yang tidak melakukan divestasi atau memindahkan asetnya dengan pengawasan independen, mungkin mengambil keuntungan dari jabatannya sebagai presiden.

Kritikus menuding Trump mencampuradukkan tugas resmi dengan kepentingan keuangannya karena kerajaaan bisnis yang dikelola dua putranya dan beroperasi di bidang yang bersinggungan dengan kebijakan presiden.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Senator Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Elizabeth Warren, kembali melontarkan kritik keras terhadap industri kripto dan rancangan aturan aset digital di AS.

Kali ini, Warren menyoroti amendemen terbaru dalam Clarity Act yang dinilai berpotensi memperbesar konflik kepentingan terkait bisnis kripto milik Presiden AS, Donald Trump, dan keluarganya.

Melalui unggahan di platform X, Warren menilai amendemen yang diajukan anggota Partai Republik di Komite Perbankan Senat AS gagal mengatasi persoalan etika yang menurutnya cukup serius.

Ia secara khusus menyinggung keterlibatan Trump dan keluarganya dalam sejumlah proyek aset kripto yang dinilai dapat memicu benturan kepentingan dalam penyusunan kebijakan.

“Tidak boleh ada rancangan undang-undang yang lolos dari komite ini tanpa adanya pagar etika yang nyata,” tulis Warren dikutip dari CoinMarketCap, Kamis (14/5/2026).

Selama ini, Warren dikenal sebagai salah satu politisi AS yang paling vokal mengkritik industri kripto. Ia juga kerap mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap aset digital.

Dalam isu terbaru ini, Warren bersama sejumlah legislator Demokrat meminta adanya aturan tegas terkait konflik kepentingan bagi pejabat publik senior dan anggota keluarganya.

Aturan tersebut ditujukan untuk mencegah pejabat negara membuat kebijakan yang berpotensi menguntungkan kepemilikan aset pribadi mereka.

RUU Clarity Act sendiri dijadwalkan memasuki sesi pembahasan lanjutan atau markup session di Komite Perbankan Senat AS pada 14 Mei.

Dalam sesi tersebut, anggota komite akan membahas isi RUU sekaligus melakukan pemungutan suara terhadap berbagai amendemen yang diusulkan.

Clarity Act dirancang untuk memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas bagi industri aset digital di Amerika Serikat. Namun, pembahasannya kini berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas terkait etika politik dan pengawasan industri kripto.

Sikap Warren menunjukkan semakin tajamnya perbedaan pandangan antara Partai Demokrat dan Republik terkait regulasi aset digital.

Kelompok Demokrat menilai pengawasan etika harus diperketat agar pejabat publik tidak memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi di sektor kripto.

Sementara itu, sejumlah politisi Republik dinilai lebih fokus mendorong pertumbuhan inovasi industri blockchain dan aset digital.

Hingga kini, kubu Demokrat belum memastikan apakah mereka akan mengajukan amendemen tambahan dalam proses pembahasan nanti.