Trump Masukkan Kolombia ke Daftar Negara Gagal Atasi Narkoba, Hubungan Kedua Negara Memanas

Liputan6.com, Washington D.C - Pemerintahan Donald Trump pada Senin (15/9/2025) menempatkan Kolombia dalam daftar negara yang gagal bekerja sama dalam perang narkoba—untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade.

Langkah ini menjadi teguran keras bagi sekutu lama Amerika Serikat, sekaligus mencerminkan melonjaknya produksi kokain serta ketegangan hubungan Washington dengan Presiden Kolombia, Gustavo Petro, dikutip dari laman AP, Selasa (16/9).

Meski menyatakan Kolombia tidak memenuhi kewajiban internasionalnya dalam pemberantasan narkoba, pemerintahan Trump tetap memberi keringanan sanksi demi alasan “kepentingan nasional vital AS.” Dengan demikian, bantuan luar negeri ke Kolombia tidak langsung diputus, meski ancaman itu kini membayangi.

Bagi banyak analis, keputusan ini menjadi pukulan besar bagi salah satu sekutu terkuat AS di Amerika Latin. Hubungan yang memburuk dinilai berpotensi merugikan perekonomian Kolombia serta memperlambat pemulihan keamanan di pedesaan.

Presiden Petro menyesalkan langkah tersebut. Dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi, ia menegaskan bahwa Kolombia telah berkorban besar, termasuk kehilangan “puluhan polisi, tentara, dan warga sipil” demi menahan arus kokain ke Amerika Serikat.

Petro, yang kerap mengkritik kebijakan antinarkoba Washington, bahkan menuding keputusan Trump lebih merefleksikan kepentingan AS ketimbang kenyataan di Kolombia.

Dari De-sertifikasi ke Kerja Sama Panjang

AS terakhir kali mendesertifikasi Kolombia pada 1997, di tengah pengaruh kuat kartel narkoba terhadap institusi negara. Saat itu, Presiden Ernesto Samper sendiri menghadapi tuduhan menerima dana kampanye dari kartel Cali. Namun setelah masa pemerintahannya, Washington dan Bogotá menjalin kerja sama erat: miliaran dolar bantuan AS digelontorkan untuk memberantas tanaman koka, memperkuat militer Kolombia, dan menawarkan alternatif ekonomi bagi petani miskin.

Kerja sama itu sempat dipuji sebagai salah satu kisah sukses kebijakan luar negeri AS di Amerika Latin. Namun, sejak penyemprotan glifosat—program pemberantasan ladang koka lewat udara yang didanai AS—dilarang pengadilan Kolombia karena alasan lingkungan dan kesehatan, tren berubah.

Perjanjian damai 2016 dengan kelompok FARC juga mendorong pemerintah Kolombia meninggalkan kebijakan represif dan beralih pada pembangunan pedesaan serta program substitusi tanaman sukarela.

Data terbaru PBB menunjukkan lahan koka di Kolombia mencapai rekor 253.000 hektar pada 2023, hampir tiga kali lipat luas Kota New York. Penyitaan kokain pun naik drastis: 884 metrik ton pada 2022, dan 654 metrik ton hanya dalam tahun berjalan ini.

Namun, di bawah kepemimpinan Petro, pemberantasan manual melambat tajam: hanya 5.048 hektar pada 2023, jauh di bawah target pemerintah sendiri sebesar 30.000 hektar dan merosot dari 68.000 hektar pada tahun terakhir masa jabatan pendahulunya.

Selain menurunkan intensitas pemberantasan koka, Petro juga menimbulkan ketegangan dengan menolak beberapa permintaan ekstradisi ke AS, mengkritik kebijakan imigrasi Trump, serta menentang operasi militer AS terhadap kapal Venezuela yang dituding membawa kokain.

Trump menuding “kepemimpinan politik” Petro sebagai penyebab utama kegagalan Kolombia memenuhi kewajiban perang narkoba. Dalam memo kepada Kongres, ia menegaskan penunjukan ini bisa dicabut jika Kolombia mengambil “langkah lebih agresif” untuk memberantas koka dan meningkatkan kerja sama dengan Washington.

Langkah de-sertifikasi terbaru ini membuka babak baru ketegangan dalam hubungan AS-Kolombia—yang selama puluhan tahun menjadi salah satu aliansi paling penting di Amerika Latin.