Menlu Sugiono Wakili Presiden Prabowo Hadiri KTT SCO 2025 di Tianjin

KTT SCO 2025 dihadiri oleh Presiden Putin, PM Modi, hingga sejumlah kepala pemerintahan di ASEAN.

Diperbarui 01 September 2025, 19:05 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Beijing - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) atau Organisasi Kerja Sama Shanghai di Tianjin, China, pada 31 Agustus-1 September 2025.

"Mewakili Presiden @prabowo, saya tiba di Tianjin untuk menghadiri 25th SCO Heads of State Council (31/08/2025). Kehadiran Indonesia sebagai Guest of the Chair merupakan pengakuan penting atas peran strategis kita di kancah global," tulis Menlu Sugiono dalam unggahan di akun Instagram-nya.

"Saya juga merasa terhormat dapat bergabung dalam Welcoming Banquet yang diselenggarakan langsung oleh Presiden Xi Jinping dan Madame Peng Liyuan di Meijiang Convention Center."

Usai mengikuti jamuan makan malam, Menlu Sugiono seperti dikutip dari kantor berita Antara menggelar pertemuan dengan Menlu China Wang Yi. Dalam kesempatan itu, Menlu Sugiono menyerahkan surat dari Presiden Prabowo kepada pemerintah China.

"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri KTT SCO dan saya juga ingin menyerahkan surat dari Presiden," kata Menlu Sugiono kepada Menlu Wang Yi di Tianjin Guest House pada Minggu malam.

Ikut mendampingi Menlu Sugiono dalam pertemuan itu adalah Duta Besar RI untuk China dan Mongolia Djauhari Oratmangun.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke China menyusul dinamika yang terjadi di dalam negeri. Menurut Mensesneg, Presiden Prabowo ingin terus memantau perkembangan kondisi di tanah air secara langsung.

"Oleh karena itu, bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah China, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah China," ujar Mensesneg pada Sabtu (30/8).

Apa itu SCO?

Melansir Al Jazeera, SCO bermula pada 1996 sebagai blok keamanan yang dijuluki "Shanghai Five". Saat itu, China, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Tajikistan membentuknya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan pasca berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Namun pada Juni 2001, kelompok ini berevolusi menjadi SCO dengan memasukkan Uzbekistan, serta menetapkan markas besarnya di Beijing. Perluasan kemudian terjadi dengan bergabungnya India dan Pakistan pada 2017, Iran pada 2023, dan Belarus pada 2024 sebagai anggota penuh.

Selain itu, organisasi ini juga memiliki 14 mitra dialog utama, termasuk Arab Saudi, Mesir, Turki, Myanmar, Sri Lanka, dan Kamboja. Secara keseluruhan, negara-negara anggota SCO mencakup 43 persen populasi dunia dan menyumbang sekitar 23 persen—hampir seperempat—dari perekonomian global.

Meski begitu, Alejandro Reyes, profesor tamu di Departemen Politik dan Administrasi Publik Universitas Hong Kong, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa visi dan identitas SCO hingga kini masih belum jelas.

Reyes menjelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat memimpin sebagian besar organisasi multilateral, seperti PBB, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Namun, berakhirnya Perang Dingin serta bangkitnya kekuatan ekonomi baru seperti China, India, Brasil, dan Afrika Selatan mendorong terjadinya "diversifikasi multilateralisme", yang kemudian melahirkan organisasi seperti BRICS untuk memberi suara bagi negara-negara Global South.

"SCO juga merupakan bagian dari gelombang baru organisasi multilateral tersebut," ujar Reyes.

Kantor berita resmi Xinhua menyebut pertemuan di Tianjin sebagai KTT SCO terbesar dalam sejarah dan menegaskan bahwa forum ini merancang cetak biru perkembangan organisasi untuk 10 tahun ke depan. Di antara pemimpin dunia yang hadir di Tianjin termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, hingga Perdana Menteri Kamboja Hun Manet.