Cerita Warga India Kecanduan Judi Online, Algoritma Atur Bandar Selalu Menang

Kartik Srinivas (nama samaran) masih tidak menyangka. Dia bisa rugi habis-habisan karena kecanduan judi online. Padahal awalnya cuma iseng.

Diperbarui 28 Agustus 2025, 10:23 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Kartik Srinivas (nama samaran) masih tidak menyangka. Dia bisa rugi habis-habisan karena kecanduan judi online. Padahal awalnya cuma iseng.

Berawal saat Kartik hanya coba-coba mencari uang cepat. Lalu semua keisengan berubah menjadi kecanduan selama lima tahun. Tabungannya habis, pikiran terguncang, masa depan pria berusia 26 tahun itu pun terancam.

Antara tahun 2019 dan 2024, Kartik sudah kehilangan lebih dari 1,5 juta rupee (sekitar Rp 278 Juta). Uang tersebut mencakup penghasilannya selama tiga tahun, serta tabungan dan pinjaman dari teman dan keluarga.

"Saya mencoba semua aplikasi, bandar judi lokal, platform internasional. Saya langsung terpikat," ujar Kartik, dikutip dari BBC.com, Kamis (28/08/2025).

Pada tahun 2024, ia terpuruk dalam kerugian besar.

Kisah Kartik mencerminkan sisi gelap industri Real Money Games (RMG) India yang pernah berkembang pesat. Dimana para pemain menggunakan platform online untuk bertaruh uang tunai pada poker, olahraga fantasi, dan permainan lainnya.

Beberapa hari yang lalu, India mengesahkan undang-undang untuk melarang permainan-permainan ini. Dengan alasan permainan tersebut semakin adiktif dan menyebabkan kesulitan keuangan bagi banyak orang.

Undang-undang baru ini menjadikan penawaran atau penyediaan layanan semacam itu dapat dihukum. Dengan hukuman penjara hingga tiga tahun dan denda hingga 10 juta rupee. Mempromosikannya dapat dikenakan hukuman dua tahun dan 5 juta rupee, meskipun pengguna diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku.

Pemerintah telah membela langkah tersebut sebagai cara untuk melindungi rakyatnya dari perjudian.

Menteri TI Federal Ashwini Vaishnaw mengatakan, permainan uang daring telah merugikan 450 juta warga India. Menyebabkan kerugian lebih dari 200 miliar rupee dan memicu depresi dan bunuh diri di antara banyak orang. 

Banyak pihak di industri ini menyebut larangan tersebut sebagai langkah spontan, yang menurut mereka telah melumpuhkan sektor yang sedang berkembang pesat dan akan merugikan mereka yang berusaha dilindungi.

Sebelum larangan tersebut, India memiliki sekitar 400 startup RMG yang menghasilkan pajak tahunan hampir USD 2,3 miliar dan mendukung lebih dari 200.000 lapangan kerja.

Ini adalah undang-undang federal pertama yang melarang platform taruhan daring, meskipun sektor ini telah lama menghadapi pengawasan, dengan negara bagian seperti Odisha, Assam, Andhra Pradesh, dan Telangana telah memberlakukan larangan mereka sendiri. 

Pada tahun 2023, pemerintah federal mengenakan pajak sebesar 28% untuk judi online. Namun, industri ini telah berkembang pesat, menarik investasi global yang besar dan dukungan selebritas.

Penolakan Besar Pengusaha

Pengacara gim yang berbasis di Mumbai, Jay Sayta, mengatakan kepada BBC bahwa larangan tersebut merupakan 'kemunduran besar' bagi para investor yang telah menggelontorkan jutaan dolar ke dalam startup-startup ini.

Sayta mengatakan, meskipun ada kebutuhan untuk beberapa regulasi dalam industri ini, undang-undang tersebut diperkenalkan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsultasi.

Di antara yang paling terpukul adalah Dream11 bernilai USD 8 miliar dan pernah menjadi sponsor utama tim kriket India - dan My11Circle yang bernilai USD 2,5 miliar, yang merupakan mitra Liga Premier India, turnamen kriket terkaya di dunia.

Salah satu perdebatan utama dalam industri ini adalah bahwa undang-undang tidak membedakan antara permainan keterampilan yang melibatkan pengambilan keputusan, bakat, dan pengetahuan dan permainan untung-untungan, yang semata-mata bergantung pada keberuntungan. Keduanya telah dilarang.

Beberapa pengadilan tinggi India sebelumnya telah memutuskan bahwa permainan uang daring termasuk dalam kategori keterampilan dan tidak dapat dianggap sebagai perjudian.

Di Karnataka dan Tamil Nadu, pengadilan bahkan membatalkan larangan tingkat negara bagian terhadap platform permainan atas dasar ini. 

Dan pada tahun 2022, Mahkamah Agung India menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Punjab dan Haryana yang mengklasifikasikan olahraga fantasi sebagai ‘permainan keterampilan’.

Smrita Singh Chandra, yang sebelumnya mengelola komunikasi kebijakan di Dream11, menulis di LinkedIn bahwa larangan tersebut diberlakukan "tanpa transisi, nuansa, atau pertimbangan realitas ekonomi".

Sayta mencatat bahwa perusahaan-perusahaan telah berinvestasi dan membangun model bisnis mereka berdasarkan putusan pengadilan ini.

Federasi perjudian India berpendapat bahwa menutup platform judi online tersebut akan mendorong jutaan pemain beralih ke judi ilegal yang beroperasi tanpa perlindungan konsumen.

Algoritma Mengatur Pemenang

Di banyak kota di India, taruhan sudah dilakukan melalui bandar judi lokal yang beroperasi tanpa pengawasan, yang seringkali lebih eksploitatif daripada platform online.

Taruhan biasanya disebarkan melalui grup WhatsApp atau Telegram, tempat tautan dibagikan kepada ratusan pengguna sekaligus. Aplikasi perjudian luar negeri juga tetap mudah diakses, karena banyak yang menggunakan VPN untuk mengakali pembatasan.

Namun, pemerintah berpendapat bahwa bahkan platform perjudian uang asli yang sah pun berjalan dengan algoritma yang tidak transparan yang membuat pengguna hampir mustahil untuk menang.

Vishal Gondal, salah satu pendiri perusahaan gim video nCore Games, mengatakan kepada BBC, dalam kontes seperti permainan kartu, pengguna sering kali tanpa sadar bermain melawan bot.

Gondal menambahkan, algoritma bot ini dirancang untuk menguntungkan platform gim, memastikan platform tersebut hampir selalu muncul sebagai pemenang akhir.

"Game-game ini pada dasarnya sama saja dengan perjudian," kata Pak Gondal. 

Namun, orang lain seperti Kartik terkejut dengan langkah mendadak ini. Meskipun ia tidak lagi bermain, ia mengatakan bahwa meningkatkan kesadaran tentang bahaya perjudian akan jauh lebih efektif daripada memberlakukan larangan total.

"Setidaknya dengan aplikasi-aplikasi ini ada akuntabilitas, tanpanya, keadaan mungkin akan semakin buruk," katanya.