Jokowi Kunjungi AS Bawa Misi Perdamaian Konflik Israel-Palestina, Pengamat: Ketuk Pintu Hati Biden

Lebih jauh, Irfan menambahkan bahwa apa yang dapat dilakukan Indonesia adalah harus tetap aktif dalam upaya multilateral untuk membentuk stigma bahwa apa yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

"Stigma ini penting karena akhirnya kekejaman yang terus dipertontonkan oleh Israeli Defense Force (Pasukan Pertahanan Israel/IDF) mampu secara perlahan mengubah posisi negara-negara Barat yang menjadi sekutu Israel. Ketika awalnya mereka mendukung hak Israel untuk membela diri, belakangan negara seperti Australia dan Prancis meminta Israel untuk melakukan gencatan senjata. Apalagi tekanan publik dalam negeri semakin meluas di negara-negara Barat," terang Irfan.

"Dalam pertemuan dengan Biden, Presiden Jokowi harus menyampaikan concern masyarakat internasional tersebut. Indonesia bisa mengingatkan bahwa standar ganda AS terhadap bagaimana mereka memperlakukan konflik bersenjata di Ukraina dan di Palestina bisa berdampak panjang. Ini bukan preseden yang baik dan bisa mengikis legitimasi rule-based international order yang ditopang oleh AS."

Yang terpenting, kata Irfan, adalah bagaimana AS dan negara-negara Barat mendukung gencatan senjata.

"Karena meredakan penderitaan dari manusia tidak berdosa harus dilakukan dengan segera. Ini yang perlu dilakukan Pak Jokowi. Mengetuk pintu hati Biden sampai dia membuka mata dan bertindak atas bencana kemanusiaan yang terjadi."

Dilansir The Guardian, Direktur Jenderal Rumah Sakit di Gaza Muhammed Zaqout menuturkan pada Minggu (12/11) bahwa otoritas kesehatan Gaza tidak dapat memperbarui jumlah korban tewas sejak Jumat 10 November karena petugas medis tidak mampu menjangkau daerah yang terkena pengeboman Israel.

UNOCHA mengonfirmasi hal ini pada Minggu, dengan menulis, "Pada 12 November, untuk hari kedua berturut-turut, setelah terputusnya layanan dan komunikasi di rumah sakit di wilayah utara, otoritas kesehatan di Gaza tidak memperbarui angka korban jiwa."

Update terakhir menyebutkan total 11.078 warga Palestina di Gaza tewas akibat serangan bertubi-tubi Israel, di mana 4.506 di antaranya adalah anak-anak dan 3.027 adalah perempuan.

"Sekitar 2.700 lainnya, termasuk sekitar 1.500 anak-anak, dilaporkan hilang ... Sebanyak 27.490 warga Palestina lainnya dilaporkan terluka," sebut PBB.

Sementara itu, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas menuturkan bahwa Indonesia harus menerapkan pendekatan paket kesepakatan (package deal) atas legitimasi hegemoni AS sebagai pemimpin dunia yang menjunjung tinggi promosi dan perlindungan nilai demokrasi dan HAM serta potensi degradasi dukungan dunia atas kepemimpinan AS.

"Dalam dua kali voting di forum PBB tentang aksi balasan serangan militer Israel di Gaza atas serangan Hamas pada awal Oktober 2023, kubu AS-Israel semakin kehilangan dukungan dunia baik dalam resolusi penghentian segera aksi kekerasan di Gaza sebagai syarat bantuan kemanusiaan maupun penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Di lain pihak, China dan Rusia berada dalam kubu yang jelas mendukung atas resolusi ini, termasuk Indonesia," ujar Shiskha kepada Liputan6.com pada Senin.

Menurut Shiskha, Indonesia sebagai salah satu negara post-colonial atau merdeka dari rezim kolonial memiliki legasi sejarah kuat dalam memperjuangkan hak kedaulatan berdasarkan prinsip self-determination.

Shiskha meyakini bahwa optimistis mutlak diperlukan dalam setiap upaya mendorong proses perdamaian konflik Israel-Palestina.

"Setiap ruang kesempatan atau window opportunity harus tetap dibuka walaupun kecil," kata dia.

Ketika ditanya apakah hanya AS yang dapat menghentikan kebrutalan Israel di Gaza, Shiskha menjawab, "Dalam konteks pengaruh dan kapasitas kekuatan militer, jelas hanya AS yang saat ini mampu segera menghentikan agresi militer Israel tanpa harus berkembang dalam bentuk total war yang melibatkan banyak negara. Setidaknya beberapa bentuk proxy war dari sayap militer Hezbollah dari Suriah dan Houthi dari Yaman tercatat sudah bergerak dalam beberapa hari ini."

Dalam KTT Luar Biasa OKI, Presiden Jokowi menyerukan agar OKI bersatu dan berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza. Ada empat hal, yang disampaikan Presiden Jokowi, mendesak dilaksanakan.

Pertama, gencatan senjata segera dilakukan. 

"Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik. Israel telah menggunakan narasi self defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil," ungkap Presiden Jokowi.

Kedua, bantuan kemanusiaan dipercepat dan diperluas jangkauannya, lebih bisa diprediksi, dan berkelanjutan. Ketigas, OKI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan.

"Keempat, OKI harus mendesak agar perundingan damai segera dimulai kembali demi terwujudnya solusi dua negara dan menolak pemikiran solusi satu negara," imbuh Presiden Jokowi.