Sukses

Kamala Harris Akan Kunjungi Filipina di Tengah Sengketa Laut China Selatan

Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan mempertegas komitmen AS untuk membela sekutunya, Filipina, dengan sebuah kunjungan yang dilakukan pada Minggu (20/11).

Liputan6.com, Manila - Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan mempertegas komitmen AS untuk membela sekutunya, Filipina, dengan sebuah kunjungan yang dilakukan pada Minggu (20/11).

Harris juga akan terbang ke sebuah pulau di Filipina yang menghadap ke Laut China Selatan yang disengketakan, di mana Washington telah menuduh China merisak negara-negara lebih kecil yang juga mengklaim wilayah laut itu.

Setelah menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Thailand, Harris terbang pada Minggu (20/11) malam untuk menghadiri acara penyambutan di Manila, dikutip dari VOA Indonesia, Selasa (22/11/2022).

Pada Senin (21/11), ia akan bertemu dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk membahas upaya memperkuat aliansi piagam tertua Washington di Asia dan memperkuat hubungan ekonomi, kata seorang pejabat senior pemerintahan AS, dalam sebuah konferensi pers virtual menjelang kunjungan itu.

Harris mengatakan kunjungannya ke Thailand "cukup sukses" sementara ia menegaskan lagi komitmen AS ke kawasan itu pada Minggu siang (20/11) dalam sebuah diskusi meja bundar mengenai perubahan iklim.

Panel yang beranggotakan para aktivis iklim, anggota masyarakat madani dan pemimpin bisnis itu fokus pada energi bersih dan ancaman perubahan iklim terhadap Sungai Mekong. Sungai itu digunakan oleh lebih dari 60 juta orang di Asia Tenggara untuk makanan, air dan transportasi.

Pada Selasa (22/11), ia akan terbang ke provinsi Palawan, yang terletak di Laut China Selatan, untuk bertemu para nelayan, penduduk desa, para pejabat dan garda pantai. Setibanya di sana, ia akan menjadi pejabat tertinggi AS yang mengunjungi pulau yang terlibat dalam sengketa wilayah jangka panjang. Sengketa di Laut China Selatan itu melibatkan sejumlah negara seperti China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Harris akan menggarisbawahi pentingnya hukum internasional, perdagangan tanpa hambatan dan kebebasan pelayaran di Laut China Selatan, kata pejabat AS itu.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Indonesia Rangkul AS Antisipasi Sengketa Laut China Selatan

Indonesia, seperti negara-negara besar Asia Tenggara lainnya, sedang meningkatkan hubungan militernya dengan Amerika Serikat (AS) di tengah meningkatnya tekanan China di Laut China Selatan yang sedang disengketakan, kata para analis.

Pada Desember 2021, Beijing menuntut Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas di utara Kepulauan Natuna yang terletak di bagian paling selatan Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia menyebut wilayah tersebut sebagai Laut Natuna Utara.

Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang berbasis di AS, pada Juli dan Agustus, kapal penjaga pantai China berpatroli di lokasi pengeboran yang dilakukan pihak Indonesia di dekat pulau-pulau tersebut. Sebuah kapal survei China bahkan melakukan survei dasar laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

China menyebut sekitar 90 persen dari laut seluas 3,5 juta kilometer persegi itu sebagai teritorinya, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Senin (25/4/2022).

Beijing menggunakan catatan historis sebagai dasar pengklaiman tersebut. Empat negara Asia Tenggara lainnya dan Taiwan menentang semua atau sebagian dari klaim China. Mereka semua menghargai kegiatan yang dilakukan di wilayah itu, baik untuk minyak, gas alam, jalur pelayaran, dan perikanan.

3 dari 4 halaman

Garuda Shield

TNI Angkatan Darat mengumumkan minggu ini bahwa pasukannya dan militer AS memperluas latihan tahunan bilateral Garuda Shield pada tahun ini yang diikuti oleh 14 negara, termasuk Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Singapura, dan Inggris.

Situs berita GBP Aerospace & Defense melaporkan bahwa tatihan tahun ini, yang akan berlangsung pada 1-14 Agustus, akan menjadi latihan yang terbesar yang pernah dilakukan di Tanah Air.

Para analis mengatakan karena ancaman Beijing di Laut China Selatan, Indonesia makin mempertimbangkan AS dan sekutu Barat lainnya sebagai pendukung militer.

“Hal itu menyebabkan Indonesia melihat ke AS dan negara-negara lain, tetapi untuk AS khususnya, sebagai semacam penyeimbang,” kata Carl Thayer, profesor emeritus politik di University of New South Wales di Australia.

Presiden Joko Widodo mengatakan pada 2014 bahwa Indonesia akan menjadi "titik tumpu maritim global" — kekuatan antara Samudra Hindia dan Pasifik — melalui perubahan kebijakan dalam dan luar negeri yang mencakup penguatan keamanan maritim dan perlindungan batas-batas maritimnya.

Sejak itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah mengusir dan menyita kapal-kapal nelayan dari negara lain, termasuk China. Pada 2018, China membangun sebuah pangkalan militer dengan lebih dari 1.000 personel di Kepulauan Natuna.

“Saya pikir Indonesia dan China makin serius dalam mengatasi tumpang tindih zona ekonomi eksklusif mereka, dan oleh karena itu, Anda akan melihat konfrontasi semacam ini lebih sering terjadi pada saat ini,” kata Oh Ei Sun, rekan senior di Institut Urusan Internasional Singapura.

China telah menjadi "pengganggu" bagi Indonesia sejak 1990-an, kata Thayer, dan Jokowi telah memobilisasi "puluhan ribu" aset udara dan angkatan laut di Laut Natuna Utara.

4 dari 4 halaman

Indonesia Kesulitan Mengekang Intrusi China

TNI AD sejauh ini "tidak mampu mengekang intrusi China" ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut China Selatan, tulis Felix Chang, rekan senior di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, dalam analisisnya pada September 2021.

Dari 28 Maret hingga 8 April, AS dan Filipina mengadakan salah satu latihan militer gabungan tahunan terbesar mereka. Taiwan, saingan China selama delapan dekade terakhir, kemungkinan akan bergabung dengan Latihan Lingkar Pasifik yang diselenggarakan militer AS tahun ini sebagai pengamat, kata media Taiwan pada awal tahun ini.

Para ahli telah mengatakan kepada VOA bahwa negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim atas laut yang disengketakan, secara pribadi menyetujui Angkatan Laut AS mengirim kapal perang ke jalur air itu sebagai peringatan untuk Beijing.

Dalam laporan terpisah, organisasi non-pemerintah International Crisis Group mengatakan Filipina dan Vietnam telah mencoba selama dekade terakhir untuk menyeimbangkan kebijakan luar negeri mereka antara Washington dan Beijing. Washington mewakili keamanan, sementara Beijing adalah tetangga dan sumber perdagangan dan investasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.