Myanmar Klaim Aung San Suu Kyi Sehat dan Akan Dirawat dengan Baik

Liputan6.com, Bangkok - Para menteri luar negeri (Menlu) ASEAN mendapat penjelasan dari menteri luar negeri Myanmar pada Minggu (12/7) bahwa mantan pemimpin negara itu, Aung San Suu Kyi (81), berada dalam kondisi sehat dan akan dirawat dengan baik. Hal tersebut disampaikan Menlu Filipina Maria Theresa Lazaro yang merangkap utusan khusus ketua ASEAN untuk Myanmar.

Aung San Suu Kyi ditahan sejak pemerintahan terpilih yang dipimpinnya digulingkan melalui kudeta militer pada 2021.

"Seingat saya, Menlu Myanmar mengatakan Aung San Suu Kyi dalam kondisi sehat. Ia juga mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi mereka anggap sebagai bagian dari keluarga, seperti seorang saudara perempuan, sehingga akan dijaga dengan baik," kata Lazaro dalam konferensi pers seperti dilaporkan CNA.

Aung San Suu Kyi tengah menjalani hukuman 27 tahun penjara, setelah masa hukumannya baru-baru ini dikurangi sepertiga. Ia dijatuhi hukuman atas sejumlah perkara, antara lain penghasutan, korupsi, kecurangan pemilu, dan pelanggaran undang-undang rahasia negara.

Para pendukungnya menilai seluruh dakwaan tersebut direkayasa untuk menyingkirkannya dari panggung politik. Aung San Suu Kyi membantah melakukan pelanggaran.

Hingga kini, keberadaan Aung San Suu Kyi tidak diketahui. Lazaro sebelumnya hanya mengatakan bahwa ia telah dipindahkan ke sebuah lokasi yang telah ditentukan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Menlu Thailand Sihasak Phuangketkeow menuturkan bahwa Menlu Myanmar Tin Maung Swe mendapat sejumlah pertanyaan mengenai kondisi peraih Nobel Perdamaian tersebut dalam pertemuan informal di Bangkok pada Minggu.

"Kami juga menyampaikan bahwa akan lebih baik apabila utusan khusus ketua ASEAN diberi kesempatan untuk bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi. Dengan demikian, kami dapat memverifikasi keterangan yang disampaikan Menlu Myanmar," kata Sihasak, menggunakan gelar kehormatan Myanmar untuk menyebut Aung San Suu Kyi.

Para menteri luar negeri dari 11 negara anggota ASEAN bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Myanmar pada Minggu. Pertemuan informal di Bangkok itu merupakan pertemuan pertama sejak kudeta 2021 dan digelar untuk menghidupkan kembali prakarsa perdamaian yang telah berjalan selama lima tahun, tetapi belum mampu mengakhiri perang saudara di Myanmar.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan termasuk di antara para menteri yang menghadiri pertemuan tersebut.

"Myanmar tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ASEAN. Singapura berharap Myanmar dapat menjadi negara yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan seusai pertemuan.

Singapura menyatakan kecewa atas minimnya kemajuan dalam pelaksanaan Five-Point Consensus (5PC) atau Konsensus Lima Poin, rencana perdamaian yang telah disepakati ASEAN dan Myanmar.

Singapura juga menekankan pentingnya dialog konstruktif di antara seluruh pemangku kepentingan utama Myanmar untuk mencapai penyelesaian krisis yang damai dan berkelanjutan.

Dalam unggahan di Facebook, Vivian menyebut pembicaraan dengan pihak Myanmar berlangsung terbuka dan konstruktif.

"Kami kembali menegaskan pentingnya Konsensus Lima Poin. Konsensus itu tetap berlaku dan tetap relevan," kata Vivian.

Ia mengatakan para Menlu ASEAN menginginkan kemajuan nyata dalam tiga bidang, yakni penghentian kekerasan secara permanen, terutama terhadap warga sipil; pembebasan seluruh tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi; serta penyaluran bantuan kemanusiaan oleh Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana ke seluruh wilayah Myanmar yang membutuhkan.

Vivian berharap dalam beberapa bulan mendatang ada kemajuan dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin dan dialog konstruktif di antara seluruh pemangku kepentingan utama Myanmar demi mencapai penyelesaian krisis yang damai dan berkelanjutan.

Konflik di Myanmar diperkirakan telah menewaskan 100.000 orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi.

Para pemimpin Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak militer merebut kekuasaan karena gagal menjalankan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati bersama blok tersebut.

Sejak April, Myanmar dipimpin oleh pemerintahan sipil secara nominal setelah pemilu digelar pada awal tahun ini. Mantan panglima militer Min Aung Hlaing kini menjabat sebagai presiden dan berupaya menormalisasi hubungan Myanmar dengan ASEAN.

Dalam pertemuan itu, para Menlu ASEAN kembali menegaskan dukungan terhadap Konsensus Lima Poin. Menurut Kementerian Luar Negeri Singapura, mereka menyatakan pula dukungan penuh agar utusan khusus ketua ASEAN untuk Myanmar diizinkan menemui seluruh pihak terkait.

Para Menlu turut menyerukan langkah-langkah konkret dan terukur dalam pelaksanaan rencana perdamaian tersebut. Langkah itu mencakup penghentian kekerasan secara permanen, pembebasan seluruh tahanan politik, serta penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman dan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Myanmar.

Kementerian Luar Negeri Singapura menambahkan bahwa Vivian juga mengadakan pertemuan terpisah dengan Menlu Myanmar dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Pertemuan terpisah itu merupakan bagian dari upaya Singapura melibatkan para pemangku kepentingan utama Myanmar menjelang perannya sebagai ketua ASEAN berikutnya.