Indonesia Dorong Dialog Inklusif dalam Penyelesaian Konflik Myanmar

Liputan6.com, Bangkok - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono menegaskan Five-Point Consensus (5PC) tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam mendukung penyelesaian damai di Myanmar. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan informal para Menlu ASEAN dengan Myanmar yang berlangsung di Bangkok, Thailand, pada Minggu (12/7/2026).

Dalam pertemuan di Bangkok, Menlu Sugiono mendorong peninjauan perkembangan implementasi 5PC yang objektif dan berimbang. Meskipun terdapat sejumlah perkembangan pascapemilihan umum, implementasi 5PC masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam mewujudkan dialog inklusif yang krusial bagi upaya rekonsiliasi nasional.

"Dialog nasional yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan," tegas Menlu Sugiono.

Sejalan dengan hal tersebut, Menlu Sugiono menekankan pentingnya penghentian kekerasan, dialog yang inklusif, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa diskriminasi dalam implementasi 5PC.

Menlu Sugiono turut mendorong penguatan mekanisme kolektif ASEAN, termasuk pembahasan mengenai perpanjangan mandat utusan khusus, guna menjaga keberlanjutan upaya penyelesaian damai di Myanmar.

Indonesia juga terus mendukung proses perdamaian yang bersifat Myanmar-owned dan Myanmar-led, termasuk melalui berbagai inisiatif engagement dengan seluruh pemangku kepentingan Myanmar.

"Solusi yang berkelanjutan harus bersifat Myanmar-owned dan Myanmar-led. Indonesia siap membantu membangun jembatan untuk mewujudkan hal tersebut," tutur Menlu Sugiono.

Pertemuan di Bangkok itu bertujuan untuk memperoleh perkembangan terkini di Myanmar sekaligus mengidentifikasi langkah ASEAN selanjutnya guna mendorong implementasi konkret 5PC sebagai kerangka utama ASEAN dalam mendukung penyelesaian damai di Myanmar.

Pertemuan diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari pembahasan pada KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, dan pertemuan Menlu ASEAN secara daring pada 21 Mei 2026, serta tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI ke Naypyidaw pada 8 Juni 2026.

Five-Point Consensus adalah dokumen kesepakatan lima poin yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada April 2021 untuk mengatasi krisis politik di Myanmar. Poin-poin tersebut meliputi:

• Pertama: Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
• Kedua: Dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus segera dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
• Ketiga: Utusan Khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
• Keempat: ASEAN akan menyediakan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).
• Kelima: Utusan Khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.