Pendiri Telegram Pavel Durov Jadi Buronan Rusia

Tekanan terhadap Telegram berlangsung di tengah pembatasan layanan digital asing dan dorongan menggunakan aplikasi buatan Rusia.

Diterbitkan 29 Juli 2026, 18:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Moskow - Badan Keamanan Federal Rusia (FSB), lembaga utama yang menangani keamanan dalam negeri negara itu, pada Rabu (29/7/2026) menyatakan Pavel Durov, pendiri sekaligus pemilik aplikasi perpesanan Telegram, didakwa membantu kegiatan terorisme dan dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional.

Durov lahir dan mengawali kariernya di Rusia sebelum pindah ke luar negeri. Dakwaan tersebut diumumkan ketika pemerintah Rusia tengah membatasi akses ke Telegram, salah satu aplikasi perpesanan terpopuler di negara itu.

Dalam pernyataan yang dikutip Associated Press, FSB menuduh pengelola Telegram gagal menghapus sejumlah besar kanal, ruang percakapan, dan bot yang secara aktif digunakan oleh badan intelijen Ukraina serta organisasi teroris dan ekstremis untuk merencanakan dan mengoordinasikan aksi sabotase dan terorisme, pembunuhan massal, serta penipuan siber di Rusia.

Menurut FSB, aktivitas tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa.

FSB juga menuduh dinas keamanan Ukraina memanfaatkan sebuah chatbot kencan populer di Telegram untuk memikat dan merekrut warga Rusia agar terlibat dalam aksi sabotase dan terorisme.

Badan tersebut menyatakan bahwa sejak Juli 2025, sebanyak 46 pengguna chatbot itu yang berusia 12 hingga 22 tahun telah ditahan di berbagai wilayah Rusia karena menyerang aparat penegak hukum, melakukan pembakaran, dan sejumlah tindakan lainnya.

Pada awal tahun ini, Durov mengungkapkan bahwa pemerintah Rusia telah membuka penyelidikan pidana terhadap dirinya. Ia menuding pemerintah merekayasa dalih untuk membatasi akses ke Telegram sebagai bagian dari upaya mengekang hak atas privasi dan kebebasan berpendapat.

Jika dinyatakan bersalah, Durov terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup di Rusia.

Telegram belum menanggapi permintaan komentar. Situs resmi perusahaan menyebut Telegram berbasis di Dubai. Durov, yang memiliki kewarganegaraan ganda Prancis dan Uni Emirat Arab, tinggal di Dubai.

Di Rusia, sejumlah platform media sosial populer, seperti Facebook, Instagram, dan X, telah dilarang. Akses ke YouTube diperlambat, sedangkan aplikasi perpesanan seperti Signal dan Viber diblokir. Dua aplikasi perpesanan yang paling banyak digunakan, yakni WhatsApp dan Telegram, juga telah dibatasi.

VK, platform media sosial populer Rusia yang mirip Facebook, didirikan Durov jauh sebelum ia meluncurkan Telegram. Platform tersebut kemudian dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Kremlin. Rusia pernah berusaha memblokir Telegram pada 2018 hingga 2020, tetapi gagal.

Sebagian pembatasan tersebut masih dapat disiasati dengan menggunakan VPN. Namun, banyak layanan VPN terus diblokir.

 

Aplikasi MAX dan Perkara Durov di Prancis

Pada saat yang sama, Rusia aktif mempromosikan aplikasi perpesanan nasional bernama MAX. Para pengkritik menilai aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengawasi penggunanya.

Pengembang dan pejabat pemerintah mempromosikan MAX sebagai aplikasi serba guna untuk berkirim pesan, mengakses layanan pemerintah secara daring, melakukan pembayaran, dan berbagai keperluan lainnya.

MAX secara terbuka menyatakan akan membagikan data pengguna kepada pihak berwenang jika diminta. Para ahli mengatakan aplikasi tersebut tidak menggunakan enkripsi ujung ke ujung.

Durov sendiri pernah menghadapi penyelidikan pidana di negara lain. Pada 2024, ia ditangkap di Paris atas dugaan bahwa platformnya digunakan untuk berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba dan penyebaran gambar kekerasan seksual terhadap anak.

Pada Maret 2025, Durov mengatakan telah kembali ke Dubai setelah menghabiskan waktu beberapa bulan di Prancis.

Ketika itu, Kremlin mengecam tindakan pemerintah Prancis terhadap Durov sebagai langkah yang tebang pilih.

"Saya tahu banyak negara telah menyampaikan kekhawatiran bahwa platform tersebut digunakan dengan cara tertentu oleh individu dan kelompok tertentu, yang kegiatannya dapat merugikan perekonomian atau keamanan sejumlah negara. Saya rasa pemerintah Rusia mungkin juga memiliki beberapa pertanyaan," kata Presiden Vladimir Putin pada September 2024, setelah Durov ditangkap.

"Namun, semua platform semacam ini juga melakukan hal yang sama. Jika Durov diperlakukan seperti ini, mungkin pihak lain juga seharusnya ditangkap."

Putin menambahkan bahwa langkah pemerintah Prancis tersebut tidak sepenuhnya dapat saya pahami karena bersifat tebang pilih.