Laporan Tahunan AS Ungkap Banyak Negara Batasi HAM dengan Dalih Pandemi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Sepanjang 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Selama itu pula, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merajalela di seluruh dunia, seperti tertuang dalam kesimpulan Laporan Tahunan Departeman Luar Negeri Amerika Serikat tentang Hak Asasi Manusia 2021.

"Tren tentang hak asasi manusia terus bergerak ke arah yang salah," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Pandemi Virus Corona, menurut dia, menyebabkan tantangan unik di seluruh dunia, dengan beberapa pemerintah menggunakan "krisis sebagai dalih untuk membatasi hak asasi dan mengkonsolidasikan aturan-aturan yang otoriter."

"Perempuan dan anak-anak menghadapi risiko yang tinggi karena prevalensi kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat akibat kebijakan lockdown – atau pembatasan kegiatan dan penutupan wilayah – dan hilangnya perlindungan sosial tradisional," kata diplomat tertinggi Amerika itu tentang tinjauan HAM dari satu negara ke negara lainnya.

Ia mengatakan, "kelompok terpinggirkan lainnya," termasuk orang tua, mereka yang cacat dan komunitas lesbian, gay dan transgender, "mengalami kerentanan tertentu."

Saksikan video pilihan berikut ini:

Laporan tahunan yang diminta oleh Kongres untuk menilai kondisi di negara-negara penerima bantuan luar negeri itu tidak menganalisis kondisi HAM di AS. Misalnya seperti protes di jalan-jalan tahun lalu yang menentang perlakuan polisi terhadap minoritas, atau pengaduan tidak berdasar yang disampaikan oleh mantan Presiden Donald Trump tentang terjadinya kecurangan dalam pilpres November lalu yang membuatnya kalah.

Blinken mengatakan meskipun pemerintahan baru Biden "telah menempatkan hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya," tetap "ada pekerjaan yang harus dilakukan di dalam negeri." Namun Amerika senantiasa berusaha "memenuhi cita-cita dan prinsip tertingginya."

"Kita semua memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, dan kita harus menggunakan setiap alat yang tersedia untuk mendorong dunia yang lebih damai dan adil," tegasnya, seperti dilansir VOA, Rabu (31/3/2021).

Namun di luar negeri, "terlalu banyak orang yang terus menderita dalam kondisi brutal pada tahun 2020." Ia mengutip banyak negara yang oleh Amerika dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia.

"Di China, otoritas pemerintah melakukan genosida terhadap Uighur, yang sebagian besar Muslim, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemenjaraan, penyiksaan, sterilisasi paksa, dan penganiayaan terhadap Uighur dan anggota kelompok-kelompok agama dan etnis minoritas lainnya," kata Blinken.

Blinken berpendapat bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad "terus berlanjut, dan tahun ini menandai 10 tahun perjuangan rakyat Suriah untuk hidup dengan martabat dan kebebasan."

Ia mengatakan, perang di Yaman "telah mendorong jutaan orang terjebak dalam krisis kemanusiaan ekstrem, mencegah mereka untuk menggunakan banyak hak-hak dasar mereka."

Pemerintah Rusia, ujar Blinken, juga "telah menarget para pembangkang politik dan pengunjuk rasa damai, sementara korupsi para pejabat tetap merajalela."

Kepala diplomatik Amerika itu mengatakan bahwa di Nikaragua, rezim "korup" Presiden Daniel Ortega "mengesahkan undang-undang yang semakin represif yang sangat membatasi kemampuan kelompok politik oposisi, masyarakat sipil, dan media independen untuk beroperasi."

Sementara di Turkmenistan, Blinken mengatakan, "Warga yang mengkritik pemerintah menghadapi kemungkinan penangkapan karena dituduh berkhianat, dan keberadaan lebih dari 100 tahanan politik tetap tidak diketahui."