Pemerintah Thailand Cabut Larangan Protes, Demonstran Tetap Tuntut PM Prayut Mundur

Protes telah menjadi tantangan terbesar bagi pembentukan Thailand selama bertahun-tahun dan telah menarik oposisi paling terbuka terhadap monarki dalam beberapa dekade, meskipun undang-undang lese majeste menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi yang menghina keluarga kerajaan.

Saat Prayut berbicara, puluhan ribu pengunjuk rasa berbaris menuju kantornya di Gedung Pemerintah untuk menuntut pengunduran dirinya serta pencabutan tindakan darurat dan pembebasan puluhan aktivis yang ditangkap dalam tindakan keras.

Sekitar 2 km dari Gedung Pemerintah, tembok polisi anti huru hara awalnya menghalangi para pengunjuk rasa, tetapi akhirnya mengizinkan mereka lewat.

Sebagian besar demonstrasi sejauh ini berlangsung damai, tetapi polisi menggunakan meriam air terhadap pengunjuk rasa Jumat lalu, yang semakin memicu kemarahan para kritikus pemerintah.

Dalam pidatonya, Prayut mengatakan "kejahatan mengerikan telah dilakukan terhadap polisi dengan menggunakan batang logam dan alat pemotong besar" pada hari itu, meskipun saksi tidak melaporkan kejadian seperti itu pada saat itu. Namun dia juga mengatakan Thailand tidak akan "mencapai masyarakat yang lebih baik melalui penggunaan meriam air."

Para pengunjuk rasa mengatakan Prayut merekayasa hasil pemilu 2019 untuk mempertahankan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta 2014. Namun, ia mengatakan pemilihan itu adil.

Tuntutan lain dari pengunjuk rasa adalah untuk konstitusi baru dan untuk reformasi menjadi raja yang mereka katakan telah memungkinkan dominasi militer selama bertahun-tahun.