AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk China Terkait UU Keamanan Hong Kong

Demonstrasi digelar untuk berterima kasih kepada anggota parlemen dan presiden AS Donald Trump atas dukungannya pada Hong Kong. (AFP)

Liputan6.com, DC - Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi baru berupa pembatasan visa kepada sejumlah pejabat Partai Komunis China yang diyakini bertanggungjawab mengekang kebebasan di Hong Kong, kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Langkah ini dilakukan sebelum pertemuan parlemen China minggu depan yang diharapkan untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong yang telah meresahkan pemerintah asing dan aktivis demokrasi di wilayah administrasi khusus.

Pembatasan visa AS berlaku untuk "pejabat saat ini dan mantan pejabat PKC yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi Hong Kong", kata Pompeo tanpa menyebut nama mereka, Reuters melaporkan seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (27/6/2020).

Bulan lalu, Presiden Donald Trump menanggapi undang-undang baru Tiongkok dengan mengumumkan suatu proses untuk menghilangkan perlakuan ekonomi khusus yang memungkinkan Hong Kong untuk tetap menjadi pusat keuangan global.

Pengumuman Pompeo merupakan langkah konkret AS pertama dalam menanggapi langkah China.

Retorika AS terhadap Beijing telah meningkat selama kampanye pemilihan ulang Trump. Jajak pendapat telah menemukan bahwa pemilih semakin pahit terhadap China, terutama karena wabah koronavirus, yang dimulai di negara itu.

"Presiden Trump berjanji untuk menghukum para pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab atas pengusiran kebebasan Hong Kong. Hari ini, kami mengambil tindakan untuk melakukan hal itu," kata Pompeo.

Dia mengatakan China telah meningkatkan upaya untuk merongrong otonomi Hong Kong melalui undang-undang dan dengan menekan pemerintah daerah untuk menangkap aktivis pro-demokrasi dan mendiskualifikasi kandidat pemilu pro-demokrasi.

"Amerika Serikat akan terus meninjau otoritasnya untuk menanggapi masalah ini," katanya.

Undang-undang itu diharapkan akan diberlakukan oleh badan pembuat keputusan parlemen China pada pertemuan tiga hari yang dimulai pada hari Minggu.

Simak video pilihan berikut:

Amerika Serikat dan negara-negara Barat mengecam desakan Tiongkok untuk memberlakukan RUU Keamanan Nasional di Hong Kong. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menilai jika disahkan, RUU ini akan jadi ancaman bagi otonomi Hong Kong. Ikuti laporan VOA s...

2 dari 2 halaman

RUU Senat AS untuk Sanksi China Terkait Hong Kong

Demonstran Hong Kong meminta Presiden AS Donald Trump untuk "membebaskan" kota yang dikuasai China. (AFP)

Senat AS dengan suara bulat telah menyetujui RUU yang akan memberikan sanksi kepada pejabat China yang merongrong otonomi Hong Kong ketika Beijing masih terus bersikeras memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat AS masih perlu mengesahkan RUU tersebut, yang akan memungkinkan sanksi Amerika Serikat terhadap pejabat China dan polisi Hong Kong serta bank yang melakukan bisnis dengan mereka, seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Jumat (26/6/2020).

Pemungutan suara itu dilakukan ketika China masih berusaha maju dengan undang-undang Keamanan Nasional yang akan memberlakukan hukuman atas subversi dan ancaman lain yang dirasakan di Hong Kong, bahkan setelah adanya protes besar-besaran tahun lalu dalam mendukung mempertahankan kebebasan pusat keuangan.

"Mereka bergerak maju dalam proses mereka untuk merampas kebebasan rakyat Hong Kong. Jadi, intinya adalah waktu," kata Senator Chris Van Hollen, seorang bagian dari partai Demokrat yang membantu memimpin tuduhan pada RUU bipartisan.

"Mengesahkan resolusi Senat sebagai konsekuensi dari tindakan mereka hampir tidak akan dianggap serius di Beijing," katanya di sidang Senat.

"Dan itulah mengapa penting untuk benar-benar melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok akan membayar timpalan jika terus menempuh jalan ini untuk memadamkan kebebasan orang-orang di Hong Kong."

Baca selengkapnya...

China
Negara
Negara dengan penduduk terbanyak di seluruh dunia. Negara ini telah berganti nama menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
Lihat Selengkapnya
China
Amerika Serikat
Negara
Amerika Serikat adalah salah satu negara republik konstitusional federal di Benua Amerika
Lihat Selengkapnya
Amerika Serikat
Hong Kong
Sanksi AS