Sukses

Donald Trump: Venezuela Bisa Digulingkan Dengan Cepat Oleh Kudeta Militer

Liputan6.com, New York - Donald Trump mengkritik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, tentang negaranya yang sedang dilanda krisis hebat. Menurut Orang Nomor Satu di Amerika Serikat (AS) itu, Venezuela dapat dengan mudah digulingkan oleh kudeta militer, seiring dengan pemberian sanksi baru AS terhadap 'lingkaran dalam' Maduro yang dianggap bisa memperparah kondisi Venezuela.

Pendapat Trump tersebut disampaikan di sela-sela sidang umum PBB yang berlangsung di New York, Selasa 25 September 2018 waktu setempat. Akan tetapi, ia menolak untuk menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan adanya intervensi militer yang dipimpin AS di Venezuela.

"Ini adalah rezim yang, terus terang, dapat digulingkan sangat cepat oleh militer, jika militer memutuskan untuk melakukannya, dan ini merupakan tempat yang benar-benar buruk di dunia pada saat ini," ucapnya, seperti dikutip dari The Guardian, Rabu (26/9/2018).

Perkataan Donald Trump tersebut muncul setelah AS menjatuhkan sanksi keuangan kepada orang-orang terdekat Maduro.

Selain itu, Trump juga melarang orang-orang Amerika melakukan bisnis dengan segala hal yang berhubungan dengan Venezuela dan akan menyita aset keuangan Venezuela yang berada di AS milik istri Maduro, Cilia Flores; Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez; Menteri Komunikasi Venezuela, Jorge Rodríguez; dan Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez.

Dalam pidatonya di sidang umum PBB, presiden AS memilih topik "Venezuela" dengan mengatakan, "Venezuela adalah salah satu negara terkaya di Bumi. Namun kini, sosialisme telah membangkrutkan negara yang dikenal kaya akan minyak itu dan menjatuhkan rakyatnya ke dalam kesengsaraan. Kami meminta seluruh negara anggota PBB untuk bergabung bersama kami, menyerukan pemulihan demokrasi di Venezuela."

Selama dua tahun terakhir, pemerintahan Donald Trump telah menjatuhkan sanksi terhadap puluhan individu di Venezuela, tak terkecuali Nicolas Maduro, atas tuduhan korupsi, perdagangan narkoba dan pelanggaran hak asasi manusia.

Trump juga menggarisbawahi, krisis yang melanda Venezuela adalah "kasus yang sangat menyedihkan dan pemerintah AS ingin memperbaikinya. Apa yang terjadi di begara tersebut adalah sebuah tragedi kemanusiaan."

Sebagai bagian dari sanksi AS, Kementerian Keuangan Negeri Paman Sam juga menyita pesawat jet pribadi senilai US$ 20 juta yang diduga dimiliki oleh ketua partai sosialis berkuasa di Venezuela, Diosdado Cabello.

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

2 dari 2 halaman

AS Persiapkan Langkah untuk Tekan Pemerintah Venezuela

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan bahwa AS telah mempersiapkan serangkaian tindakan untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Venezuela.

"Anda akan melihat serangkaian tindakan untuk terus menekan pimpinan Venezuela yang bekerja bertentangan dengan kepentingan terbaik rakyat Venezuela," ujar Pompeo.

"Kami bertekad untuk memastikan rakyat Venezuela berhak menyuarakan kehendak mereka," tambah Pompeo tanpa merinci apa yang dimaksud dengan tindakan tadi, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu 23 September 2018.

Permintaan kepada kementerian luar negeri Venezuela untuk menanggapi pernyataan Pompeo itu tidak mendapat respons.

Pemerintahan Trump secara berangsur terus meningkatkan sanksi terhadap para pejabat pemerintahan kiri Presiden Nicolas Maduro, menuduhnya menyumbat demokrasi dengan memenjarakan para pemimpin oposisi.

Sebagai negara minyak yang dulu kaya, Venezuela dicengkeram oleh krisis bersejarah yang lebih dalam daripada Depresi Besar (Great Depression) di Amerika Serikat pada dekade 1930-an.

Rakyat Venezuela dikabarkan berjuang keras untuk bisa membeli makanan dan obat-obatan yang semakin langka. Bahkan, banyak dari mereka yang nekat pergi ke luar negeri untuk mencari kehidupan lebih baik.

Banyak ekonom memperkirakan inflasi Venezuela pada tahun ini akan mencapai 1 juta persen.

Presiden Maduro baru-baru ini meluncurkan reformasi yang ditujukan untuk menyelamatkan ekonomi Venezuela, di mana mencakup penciptaan mata uang baru, peningkatan upah minimum lebih dari 3.000 persen, dan menaikkan pajak.

Artikel Selanjutnya
AS dan Amnesty International Kecam Perlakuan China terhadap Uighur
Artikel Selanjutnya
Deretan Fakta Malea Emma, Anak Indonesia yang Bernyanyi di Liga AS