Sukses

Tuntut Demokratisasi, Warga Hong Kong Kembali Turun ke Jalan

Puluhan ribu orang berkumpul di jantung Kota Hong Kong menuntut dibukanya keran demokrasi yang lebih besar.

Liputan6.com, Hong Kong - Puluhan ribu orang berkumpul di jantung Kota Hong Kong menuntut dibukanya keran demokrasi yang lebih besar. Ketegangan sendiri mulai muncul setelah pemerintah di Beijing memutuskan untuk meniadakan pemilihan umum langsung di wilayah bekas koloni Inggris itu.

Jumlah demonstran sendiri terus membengkak, Sabtu malam, setelah kurang dari 24 jam sebelumnya polisi antihuru-hara menggunakan semprotan merica untuk membubarkan pengunjuk rasa di sekitar kantor pusat pemerintahan. Polisi juga menangkap lebih dari 60 orang demonstran.

Salah satu pengunjuk rasa mengatakan dia bergabung dengan yang lainnya untuk mengamankan masa depan yang lebih baik untuk anaknya yang berusia 5 tahun. Sang anak terlihat mendampingi dengan mengenakan kacamata renang untuk melindungi diri jika polisi menembakkan semprotan merica.

"Jika kita tidak berdiri, kita akan khawatir tentang masa depan dia. Dia tidak bisa memilih masa depannya sendiri," kata perempuan berusia 33 tahun bernama Li seperti dikutip Reuters, Sabtu (27/9/2014) malam.

Para demonstran sebelumnya telah menerobos penjagaan petugas, Jumat lalu, untuk mendatangi gedung pemerintah utama di Hong Kong pada puncak unjuk rasa sepekan terakhir menuntut pemilihan umum yang bebas.

Sementara itu, Rumah Sakit Otorita Hong Kong mengatakan 34 orang telah dirawat di rumah sakit itu pada Sabtu malam sebagai akibat dari bentrokan.

"Polisi telah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk menghentikan tindakan yang sah dari para mahasiswa," kata Benny Tai, salah satu dari 3 tokoh utama gerakan pro-demokrasi Occupy Central.

Seperti diketahui, Hong Kong dikembalikan Inggris ke China pada 1997 sesuai dengan formula yang dikenal sebagai "1 negara, 2 sistem", dengan tingkat otonomi dan kebebasan yang lebih tinggi dan tidak dinikmati di daratan China.

Tapi, pemerintah di Beijing bulan lalu menolak tuntutan rakyat untuk bebas memilih pemimpin Hong Kong berikutnya pada tahun 2017.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini