Sabarno Menjadi Jenderal, Panglima TNI Enggan Berkomentar

Liputan6.com, Jakarta: Dua anggota Kabinet Gotong Royong dikabarkan mengalami kenaikan pangkat luar biasa. Pembantu presiden yang dimaksud adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim Hari Sabarno dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono [baca: Kenaikan Pangkat Sabarno Bukan Usulan Mabes TNI]. Namun, hingga Kamis (7/10), sejumlah petinggi TNI enggan memberikan komentar.

Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, misalnya. Dia menolak mengomentari kenaikan pangkat luar biasa Letnan Jenderal Purnawirawan Hari Sabarno dan Letjen (Purn) Hendropriyono menjadi jenderal berbintang empat. Endriartono justru menyuruh wartawan meminta konfirmasi hal itu kepada Sekretariat Negara (Setneg). "Tanya Setneg, karena [kenaikan pangkat] dari keppres (keputusan presiden)," kata Endriartono di Jakarta. Saran serupa dikatakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu.

Kenaikan pangkat Hari Sabarno menjadi jenderal sejak Rabu kemarin memang mengundang pertanyaan sejumlah pihak. Apalagi proses pengangkatan tidak transparan dan yang mengusulkan kenaikan itu adalah Sekretariat Wakil Presiden.

Menanggapi pemberitaan dirinya, Menteri Dalam Negeri sekaligus Menko Polkam ad interim Hari Sabarno mengaku sudah menerima surat keputusan dari Presiden Megawati Sukarnoputri. Menurut Sabarno, pemberian penghargaan pangkat itu adalah hak presiden.

Sabarno menjelaskan, alasan kenaikan pangkat itu berkaitan dengan jabatannya selaku Menko Polkam ad interim. Dengan jabatan itulah, dia harus melakukan koordinasi dengan Panglima TNI Endriartono Sutarto dan Kepala Polri Da`i Bachtiar yang notabene berpangkat jenderal. Sabarno pun menganggap pemberian penghargaan itu hal yang lazim karena pernah terjadi pada masa Presiden Soeharto. "Anda-anda sebagai wartawan jangan ikut sirik," kata Sabarno, sinis.

Kenaikan pangkat untuk perwira tinggi setelah pensiun sebelumnya memang pernah terjadi. Kenaikan pangkat itu diterima almarhum Soesilo Soedarman saat menjadi Menko Polkam. Landasan hukum kenaikan pangkat Soesilo sedikit berbeda dengan Sabarno. Karena saat itu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Kenaikan Pangkat Kehormatan masih berlaku. Terlebih yang mengusulkan kenaikan pangkat Soesilo Soedarman adalah Markas Besar ABRI--sekarang Mabes TNI.

Kini, PP No.6/1990 sudah tidak berlaku. Apalagi jabatan yang sementara dipegang Sabarno adalah jabatan politis dan usulan kenaikan pangkat bukan berasal dari pihak Mabes TNI. Tak mengherankan, bila kenaikan pangkat Sabarno dan Hendropriyono berbuah kontroversi.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)