Ada Pendampingan Khusus untuk Jemaah Disabilitas Jelang Wukuf Haji 2026

Liputan6.com, Mekkah - Petugas haji mulai memperketat pemantauan terhadap jemaah disabilitas menjelang puncak ibadah haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh jemaah berkebutuhan khusus dapat mengikuti rangkaian ibadah dengan aman dan layak.

Dokter Kloter JKB 01, Sarmani Fauzy Ilmi, mengatakan bahwa tim kesehatan kini meningkatkan pemeriksaan kondisi jemaah, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, dan kognitif, seperti demensia.

"Kami melakukan pendataan dan pemeriksaan lebih ketat untuk memastikan jemaah disabilitas bisa ikut ke Arafah, karena haji adalah Arafah," kata dia kepada tim Media Center Haji di Makkah, Sabtu, 16 Mei 2026.

Menurut dia, jemaah dengan disabilitas mental memerlukan perhatian lebih intensif dibandingkan jemaah dengan hambatan fisik. Petugas harus memastikan aktivitas harian dan ibadah mereka tetap terarah selama berada di Tanah Suci.

"Kalau tidak diarahkan, aktivitas sehari-harinya bisa tidak terkendali, termasuk ibadahnya," ujarnya.

Sarmani menyebut petugas kesehatan terus berkoordinasi dengan ketua rombongan, pendamping keluarga, dan teman sekamar untuk memantau kondisi jemaah setiap hari. Pendampingan itu dilakukan agar tidak ada jemaah yang tertinggal saat fase puncak haji dimulai.

Dia mengatakan sejumlah jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu juga membutuhkan penanganan khusus agar tetap dapat menjalani wukuf di Arafah.

"Kalau ada jemaah yang kondisinya tidak memungkinkan bergerak sendiri, kami koordinasikan supaya tetap bisa diwukufkan," tambahnya.

Koordinator Layanan Lansia dan Disabilitas Sektor 10 Daerah Kerja (Daker) Makkah, Sugita Esadora mengatakan bahwa petugas menyiapkan pendampingan harian untuk membantu kebutuhan dasar jemaah disabilitas selama menunggu puncak haji.

Menurut dia, petugas tidak hanya membantu mobilitas dan ibadah, tapi juga mengingatkan jadwal makan, konsumsi obat, serta menjaga kebersihan diri jemaah.

"Kami dampingi dari aktivitas sehari-hari sampai persiapan ibadahnya," kata Sugita.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Deka Kurniawan, menegaskan pemerintah wajib memastikan jemaah disabilitas memperoleh akomodasi yang layak selama menjalankan ibadah haji.

"Kalau hambatannya dalam komunikasi, harus ada pendamping atau alat bantu yang memudahkan mereka berkomunikasi," kata Deka.

Dia menilai penyediaan pendamping dan fasilitas yang sesuai kebutuhan menjadi kunci agar jemaah disabilitas dapat menjalankan seluruh tahapan ibadah secara aman dan bermartabat.

Reporter: Asnida Riani