SEC Bikin Edaran Baru Soal Risiko Investasi Kripto,Termasuk Banyaknya Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Pendidikan dan Advokasi Investor (OIEA) SEC menerbitkan Buletin Investor pada 29 September sebagai bagian dari Pekan Investor Dunia tahun ini. 

Kampanye global ini, yang dipromosikan oleh Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan investor.

Tiga tema World Investor Week 2023 adalah Aset Kripto, Ketahanan Investor, dan Keuangan Berkelanjutan. Mengenai aset kripto, buletin ini menyoroti beberapa risiko terkait investasi kripto.

“Investasi dalam aset kripto bisa sangat fluktuatif dan spekulatif, dan platform tempat investor membeli, menjual, meminjam, atau meminjamkan investasi ini mungkin tidak memiliki perlindungan yang penting,” isi buletin tersebut memperingatkan, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis (5/10/2023).

Investor yang menyetor dana atau aset kripto ke entitas aset kripto mungkin tidak lagi memiliki kepemilikan sah atas aset tersebut dan mungkin tidak bisa mendapatkan kembali aset tersebut saat mereka menginginkannya.

Selain itu, buletin tersebut merinci investor aset kripto menghadapi sejumlah risiko, termasuk penawaran yang tidak terdaftar, kurangnya perlindungan Securities Investor Protection Corporation (SIPC), dan penipuan. 

Penipu terus mengeksploitasi meningkatnya popularitas aset kripto untuk memikat investor ritel ke dalam penipuan, yang sering kali menyebabkan kerugian besar. 

Regulator lebih lanjut menjelaskan untuk mengetahui apakah portofolio investor, termasuk program pensiun dan akun investasi, memiliki investasi terkait aset kripto, Investor harus secara aktif meneliti dan mengajukan pertanyaan. 

Menurut SEC, risiko kerugian bagi investor individu yang berpartisipasi dalam transaksi yang melibatkan aset kripto, termasuk sekuritas aset kripto, masih tetap besar. Satu-satunya uang yang harus dipertaruhkan dalam investasi spekulatif adalah uang yang mampu ditanggung kerugiannya seluruhnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa kembali menunda keputusannya mengenai aplikasi ETF bitcoin dari dua perusahaan manajemen aset, sehingga menunda proses persetujuan potensial.

Dilansir dari Yahoo Finance, ditulis Sabtu (29/9/2023), badan pengawas tersebut menerima pengajuan dari Global X dan Ark Investment Management jauh sebelum tenggat waktu yang diamanatkan. 

Pengajuan ARK, yang merupakan permohonan bersama dengan 21Shares, akan jatuh tempo pada 11 November, dan batas waktu Global X ditetapkan pada 7 Oktober. Badan tersebut mencatat dalam pengajuannya 10 Januari 2024 akan menjadi hari terakhir untuk menunda permohonan Ark. 

SEC telah menunda sejumlah permohonan pada akhir Agustus karena lembaga tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menyetujui berbagai produk ETF aset digital. 

SEC mengizinkan ETF yang melacak kontrak berjangka bitcoin, namun telah memblokir perusahaan untuk meluncurkan dana yang melacak bitcoin fisik. Badan tersebut juga telah menolak lebih dari 30 permohonan dana spot bitcoin sejak 2021 dengan alasan produk tersebut tidak aman bagi investor.

Keputusan SEC diambil ketika sekelompok anggota parlemen AS mengirim surat kepada Ketua SEC Gary Gensler mendesaknya untuk menyetujui sarana investasi pada 26 September.

Grayscale Investments memenangkan gugatan hukum terhadap SEC pada 29 Agustus, ketika Pengadilan Banding AS, Circuit dengan suara bulat memutuskan SEC harus meninjau tawaran perusahaan untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust menjadi ETF. 

Sementara investor merayakan kemenangan pengadilan, SEC membuktikan apa yang disebut “spotcoin” memiliki jalan panjang sebelum memasuki pasar.

Selain menunda pengajuan, SEC mengakui berbagai permohonan ETF aset digital lebih awal dari yang diharapkan, membuat beberapa orang bertanya-tanya apakah tindakan prematur tersebut terkait dengan antisipasi penutupan pemerintah.