Jelang Eksekusi Hotel Sultan, Pemerintah Buka Posko Pelayanan Alih Kelola

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto, menjelaskan bahwa segala manuver administrasi tidak akal menghalangi eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata.

"Terkait perkara a quo, tidak ada satu pun aturan hukum maupun pedoman Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan PTUN bisa membatalkan atau menunda eksekusi Putusan uitvoerbaar bij voorraad Pengadilan Perdata. Karena itu, proses persiapan pelaksanaan eksekusi ini sah dan merupakan bagian dari penegakan kepastian hukum," paparnya.

Dia juga mengingatkan bahwa pada 9 Februari 2026, akan ada agenda penting berupa sidang aanmaning atau teguran kepad PT Indobuildco di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika pihak tersebut tidak hadir, pengadilan memiliki diskresi penuh melanjutkan tahapan eksekusi riil.

Pemerintah berharap pihak pengelola lama bersikap kooperatif dan menyerahkan aset secara sukarela demi menjaga martabat dunia usaha serta kelangsungan hidup para pekerja yang selama ini dijadikan tumpuan.

Sekadar informasi, negara sejauh ini telah merugi akibat tunggakan royalti PT Indobuildco selama 17 tahun yang mencapai Rp754 miliar. Dana tersebut semestinya masuk ke kas negara dan dapat dimanfaatkan untuk program kesejahteraan masyarakat luas, mulai dari beasiswa hingga fasilitas kesehatan.

Menanggapi sengkarut kasus ini, Pengamat Hukum Universitas Indonesia, Sri Laksmi Anindita, memperkuat posisi legal pemerintah. Ia menegaskan bahwa publik perlu memahami perbedaan antara sengketa prosedur administratif dan substansi hak milik materiil.

"Eksekusi ini bukan kebijakan administratif, melainkan pelaksanaan putusan perdata yang mengandung amar putusan serta merta. Secara hukum, hal ini memang memperbolehkan eksekusi tetap berjalan, walaupun ada upaya hukum lanjutan. Negara sedang menjalankan perintah hakim, bukan tindakan sepihak," jelas Sri Laksmi.