Top 3: Payroll ASN Dipindah, Ekonomi Daerah Bisa Terpukul

Liputan6.com, Jakarta - Serikat Karyawan (Sekawan) Bank Jakarta menilai rencana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi menggerus peran BPD dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Ketua Sekawan Bank Jakarta, Reksa Ardiansyah, menjelaskan bahwa setiap BPD memiliki karakteristik bisnis yang khas karena layanan dan pembiayaannya dirancang khusus sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

"BPD memiliki pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,” ujar Reksa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Reksa, BPD tak sekadar menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan berbasis kearifan lokal. Jika skema payroll ASN dialihkan, kapasitas BPD dalam menyokong masyarakat kecil dikhawatirkan bakal menurun drastis.

"Banyak skema bisnis BPD yang membantu masyarakat kecil meningkatkan taraf hidup melalui pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal," tegasnya.

Artikel Payroll ASN Dipindah, Ekonomi Daerah Bisa Terpukul menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Jumat, (4/9/2026):

Serikat Karyawan (Sekawan) Bank Jakarta menilai rencana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi menggerus peran BPD dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Ketua Sekawan Bank Jakarta, Reksa Ardiansyah, menjelaskan bahwa setiap BPD memiliki karakteristik bisnis yang khas karena layanan dan pembiayaannya dirancang khusus sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

"BPD memiliki pendekatan bisnis yang dekat dengan masyarakat karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda,” ujar Reksa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI bersama Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia di Gedung DPR RI, Kamis, 3 September 2026.

Menurut Reksa, BPD tak sekadar menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan solusi pembiayaan berbasis kearifan lokal. Jika skema payroll ASN dialihkan, kapasitas BPD dalam menyokong masyarakat kecil dikhawatirkan bakal menurun drastis.

Berita selengkapnya baca di sini

Harga emas yang dijual di Pegadaian mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis (3/9/2026). Kenaikan terjadi pada emas Antam, Galeri24, dan UBS.

Berdasarkan data harga yang dipantau, emas Galeri24 ukuran 1 gram dibanderol Rp 2.594.000. Harga tersebut naik Rp 26.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp 2.568.000 per gram.

Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram mencapai Rp 2.679.000. Harga ini meningkat Rp 15.000 dari posisi sebelumnya sebesar Rp 2.664.000 per gram.

Adapun emas UBS ukuran 1 gram dipatok Rp 2.629.000. Harga tersebut naik Rp 36.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di level Rp 2.593.000 per gram.

Dengan demikian, dari tiga merek emas yang tersedia di Pegadaian, Antam menjadi yang termahal untuk ukuran 1 gram, sedangkan Galeri24 menjadi yang paling murah.

Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar dan kebijakan harga yang berlaku.

Berita selengkapnya baca di sini

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memberlakukan program pengampunan pajak (tax amnesty) selama dirinya menjabat. Menurutnya, program tersebut justru berisiko memberatkan dan merugikan petugas pajak.

Dalam berbagai kesempatan, Purbaya dikenal konsisten menolak wacana tax amnesty. Komitmen ini telah disampaikannya sejak awal ditunjuk sebagai Bendahara Negara.

"Enggak ada. Saya kan pernah bilang selama saya jadi Menteri Keuangan, enggak ada tax amnesty. Tapi saya takutnya kualat, jangan-jangan gara-gara itu gue dipecat, tapi enggak, sampai sekarang enggak ada rencana tax amnesty," kata Purbaya sambil berseloroh dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Bukan tanpa alasan, Purbaya memandang mekanisme tax amnesty justru berpotensi membebani para petugas pajak di kemudian hari. Pasalnya, data yang dilaporkan kerap belum tuntas, sehingga membuat petugas pajak berisiko terseret masalah hukum.

Berita selengkapnya baca di sini