FBI Sita Kripto US$ 560.000 Diduga untuk Pendanaan Hamas

Liputan6.com, Jakarta - Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menyita aset kripto senilai lebih dari US$ 560.000 yang disebut terkait dengan jaringan penggalangan dana Hamas.

Dikutip dari CoinMarketCap, Jumat (4/9/2026), Departemen Kehakiman AS juga mengungkap bahwa FBI telah mengambil alih sejumlah domain dan server yang digunakan untuk mengumpulkan donasi.

Operasi tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah surat perintah penyitaan yang diterbitkan pada 2025 dan 2026. Penyelidik menelusuri sejumlah alamat kripto yang digunakan untuk menerima donasi, termasuk melalui bursa terenkripsi dan situs khusus.

Sebelumnya, otoritas AS telah menyita sekitar US$ 201.400 dari sejumlah dompet kripto. Menurut dokumen terbaru, sistem tersebut telah memindahkan dana lebih dari US$ 1,5 juta sejak Oktober 2024.

Alamat kripto yang ditelusuri disebut berada di bawah kendali Brigade Al-Qassam.

Investigasi tersebut menunjukkan bagaimana transaksi aset digital dapat menjadi bagian penting dalam penelusuran aliran dana.

Selain transaksi kripto, penyelidikan juga mencakup infrastruktur digital dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan platform penggalangan dana tersebut.

Departemen Kehakiman AS menyebut penyitaan aset kripto dilakukan berdasarkan sejumlah pernyataan tertulis yang mendukung penerbitan surat perintah hukum.

Dokumen yang dibuat pada 2025 menjadi dasar penyitaan dana kripto. Sementara itu, dua dokumen lain yang diterbitkan pada Juli dan Agustus 2026 berkaitan dengan infrastruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dana.

Dalam penyelidikan, sumber manusia membantu aparat mengidentifikasi alamat kripto yang digunakan. Alamat tersebut kemudian berpindah dan beredar di sebuah grup terenkripsi sehingga dapat ditelusuri oleh pihak berwenang.

FBI juga mengambil alih nama domain dan server yang digunakan situs Alqassam.ps. Penyitaan infrastruktur tersebut memungkinkan aparat mengintersep donasi kripto lain yang berkaitan dengan aktivitas penggalangan dana.

Operasi tersebut memperluas cakupan penyelidikan. Pemerintah AS tidak hanya menelusuri dompet kripto, tetapi juga infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan kontribusi.

Penyitaan infrastruktur digital turut memberikan informasi mengenai ribuan orang yang pernah menghubungi platform yang dikaitkan dengan Hamas untuk memberikan donasi.

Departemen Kehakiman AS menyebut sebagian orang menggunakan cryptocurrency, sementara lainnya memanfaatkan metode pembayaran tradisional.

Data tersebut membuat penyelidikan tidak hanya berfokus pada transaksi dan dompet kripto. Aparat juga dapat menelusuri interaksi dengan platform yang digunakan untuk mengorganisasi kontribusi.

Tahap selanjutnya akan bergantung pada analisis terhadap informasi dan aset yang telah disita FBI.

Kini, aparat memiliki data mengenai transaksi, infrastruktur digital, serta kontak yang berkaitan dengan aktivitas donasi.

Dalam penyelidikan tersebut, cryptocurrency menjadi salah satu metode pembayaran yang diperiksa bersama dengan sistem pembayaran lainnya.

Analisis terhadap data yang diperoleh diharapkan membantu FBI menentukan sejauh mana jaringan penggalangan dana tersebut beroperasi dan mengidentifikasi hubungan antarplatform maupun pihak yang terlibat.