Kuota Produksi Dipangkas, Kadin Sebut Ekspor Nikel Indonesia Hilang 5 Juta Ton

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) telah memangkas kuota produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) menjadi 260-270 juta ton pada 2026. Pemangkasan itu disinyalir berdampak pada penurunan ekspor nikel.

Hal tersebut diungkap Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro. Dalam diskusi pada Strategic Response Meeting (SRM) Kadin, terhitung ada potensi hilangnya 3,5 juta hingga 5 juta ton ekspor nikel.

"Dunia usaha sudah mengingatkan bahwa kepastian RKAB sebagai prioritas dari SRM kita itu sudah memproyeksikan itu 3,5 (juta ton) sampai dengan 5 juta ekspor niker yang akan hilang, dari 0,3 sampai 0,5 persen penurunannya. Ini ternyata terjadi," kata Widiyanto dalam Hipmi Miners 2026, di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Dia menjelaskan, diskusi berkelanjutan, pertemuan hingga konsolidasi yang terarah dan terstruktur bisa berdampak kepada kepentingan dunia usaha ke depannya.

Widiyanto juga berharap kepastian RKAB hingga proyek hilirisasi bisa memberikan kepastian bagi pelaku usaha. "Kita menyuarakan pentingnya tata kelola dan kuota RKAB ini secara jangka panjang bisa terprediksi. Sehingga kelayakan bisnis tetap terjaga. Karena kita menangkap banyak sekali kekhawatiran tentang itu," tuturnya.

"Kemudian kita juga mendorong hilirisasi untuk tidak berhenti. Hanya di proses hulu, tetapi penambahan nilai di sepanjang rantai pasok itu juga perlu didorong," imbuh Widiyanto.

Kuota Produksi Nikel 2026

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk memangkas produksi nikel nasional pada 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan, penyesuaian produksi dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas smelter yang beroperasi di dalam negeri.

“Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” ujar Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Kerek Harga Nikel

Menurut Tri, langkah pemangkasan produksi ini diyakini dapat mendorong kenaikan harga nikel di pasar global. Saat ini, harga nikel tercatat telah berada di atas USD 17 ribu per dry metric ton (dmt), meningkat dibandingkan rata-rata harga sepanjang 2025 yang berada di kisaran USD 14 ribu per dmt.

Selain membahas produksi nasional, Tri juga mengungkapkan perkembangan RKAB 2026 milik PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Ia menyebutkan persetujuan RKAB Vale dijadwalkan terbit pada Rabu malam.

“Ini udah mau, sebentar lagi. Malam ini Insya Allah dapat persetujuan,” ucap Tri.

RKAB Vale sebelumnya berakhir pada 2025 dan masih dalam proses pengajuan, sehingga perusahaan tersebut belum mendapatkan relaksasi produksi hingga 31 Maret 2026. Tri memastikan RKAB 2026 yang akan diterima Vale hanya berlaku selama satu tahun karena diajukan sebagai RKAB baru.