Nusron Bongkar Skandal Kapling Laut Batam, Dijual Tanpa Izin

Liputan6.com, Jakarta - Praktik pengkaplingan dan penjualan area laut secara ilegal tanpa mengikuti prosedur resmi kini marak terjadi di berbagai daerah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengungkap bahwa kasus terbanyak ditemukan di wilayah Kota Batam.

"Pada saat ini banyak sekali laut sudah dikapling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Paling banyak di Batam, tapi ada juga di daerah-daerah lain," kata Nusron dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Atas banyaknya laporan masyarakat terkait praktik penyerobotan ruang laut ini, Kementerian ATR/BPN mendorong instansi berwenang segera mengambil tindakan tegas. Nusron menegaskan, praktik kapling laut di Batam telah menabrak regulasi lantaran mengabaikan seluruh tahapan dari delapan prosedur resmi yang wajib dipenuhi.

Dalam aduan yang diterima, pelanggaran di Batam bermula dari penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) secara instan. Padahal, pengurusan HPL kawasan reklamasi membutuhkan proses panjang dan pemenuhan syarat regulasi yang ketat secara bertahap.

Sesuai aturan, mekanisme legal reklamasi harus diawali dengan penetapan lokasi, pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), persetujuan lingkungan, penerbitan izin reklamasi, hingga pelaksanaan serta pengawasan.

Setelah reklamasi diverifikasi, barulah pengajuan HPL dapat diproses. Penerbitan penetapan lokasi lahan dan hak atas tanah baru sah dilakukan setelah status HPL keluar.

Sayangnya, realita di lapangan justru menunjukkan adanya pintasan ilegal demi meloloskan alokasi lahan.

"Jadi sekarang banyak kejadian, belum ada penetapan rencana reklamasi, belum PKKPRL, belum persetujuan lingkungan dan sebagainya, sudah ada penetapan lahan. Ini berarti melanggar prosedur dan delapan tahap yang dilompati," ujarnya pula.

Kondisi tersebut membuat Menteri ATR/BPN meminta pihak terkait di Batam maupun wilayah lain segera menertibkan kapling-kapling ilegal tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga laut sebagai ruang publik (common use) dan bukan untuk kepentingan pribadi (private use).

"Kalau laut pantai sudah dikapling tanpa izin PKKPRL maupun izin yang lain dan belum reklamasi, itu namanya penyerobotan 'common use' atau ruang publik untuk kepentingan ruang privat dan itu tidak diperbolehkan," katanya lagi.